Kemenpora Sinkronisasi Lintas Lembaga Percepat Persiapan PON XXII 2028

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempercepat persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON XXII 2028 melalui sinkronisasi lintas lembaga yang berfokus pada kesiapan arena, cabang olahraga, hingga pendanaan. Langkah koordinasi ini dibahas dalam pertemuan bersama sejumlah instansi terkait di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026), dilansir dari Bola.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir melaksanakan diskusi tersebut bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Konsolidasi intensif dinilai krusial demi memastikan akuntabilitas seluruh tahapan kejuaraan.

"Makin dekat kita semua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga ataupun pendampingan, kita harus makin mempercepat konsolidasi. Sehingga PON itu sesuai dengan yang kita harapkan, sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga sukses administrasi," ujar Erick Thohir.

Pemerintah pusat juga telah menjalin komunikasi dengan para pimpinan daerah terkait legalitas kepanitiaan. Kebijakan ini didukung oleh hasil rapat kerja nasional otoritas olahraga tertinggi untuk mengakomodasi wilayah penyangga.

"Kemarin kami sudah bertemu dengan para gubernur menyampaikan juga surat pembentukan panitia dan memang, terima kasih Pak Marciano sebagai Ketua KONI sudah juga punya payung hukumnya, Rakernas KONI kemarin, untuk penambahan daripada penunjang, yaitu provinsi tambahan selain NTT dan NTB," kata Erick Thohir.

Pemerintah daerah saat ini mulai mendata rincian kebutuhan fasilitas dan menunjuk penanggung jawab teknis. Langkah tersebut diambil agar komunikasi antarsektor dapat berjalan secara berkesinambungan.

"Para gubernur sudah mulai memetakan kondisi venue, cabang olahraga yang diharapkan, dan akan menunjuk PIC untuk berkoordinasi secara kontinu hingga penyelenggaraan," kata Erick Thohir.

Sesuai dengan instruksi kepala negara, ajang olahraga multi-event empat tahunan ini tidak akan mendirikan infrastruktur tanding baru. Pemerintah mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia untuk mencegah pemborosan anggaran dan memastikan kesinambungan pembinaan menuju kompetisi internasional.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyambut baik penerbitan Surat Keputusan Menpora mengenai legalitas pelaksanaan ajang ini. Regulasi tersebut dinilai memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak untuk bergerak taktis di lapangan.

Berdasarkan rencana teknis, wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat akan menyelenggarakan cabang olahraga yang fasilitasnya telah siap. Sebaliknya, wilayah Jakarta akan difungsikan sebagai daerah pendukung untuk mengakomodasi cabang olahraga yang belum memiliki arena memadai di dua provinsi tuan rumah.

"Dengan waktu yang masih tersedia, kami optimistis bisa mempersiapkan PON 2028 agar sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses ekonomi," ujar Marciano Norman.