Pemerintah Targetkan Peluncuran Nasional Digitalisasi Bansos pada Oktober 2026

Pemerintah Indonesia menargetkan penerapan sistem digitalisasi bantuan sosial secara nasional pada Oktober 2026 guna mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan meminimalkan celah penyimpangan anggaran negara. Keputusan peluncuran nasional tersebut bersandar pada hasil evaluasi proyek percontohan yang saat ini tengah berjalan di 43 kabupaten dan kota, termasuk Kota Batam yang dipilih menjadi salah satu daerah percontohan skala nasional. Integrasi teknologi perlindungan sosial ini mewajibkan pemerintah daerah menggenjot registrasi warga ke dalam Portal Perlindungan Sosial dengan target partisipasi minimal 60 hingga 70 persen populasi penduduk di tiap wilayah uji coba.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa program digitalisasi bantuan sosial ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government yang sedang diakselerasi oleh pemerintah.

"Program ini menjadi cikal bakal roadmap menuju e-government. Dengan digitalisasi, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Ia menambahkan bahwa keberhasilan replikasi program ini merujuk pada kesuksesan uji coba serupa di Kabupaten Banyuwangi, di mana formulasi matang dari 43 daerah tersebut nantinya akan dibakukan menjadi peta jalan untuk diadopsi secara serentak di seluruh penjuru Indonesia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan lompatan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien. "Transformasi digital perlindungan sosial ini merupakan langkah penting agar data penerima bansos semakin akurat. Untuk pertama kalinya, proses penerimaan bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel dengan dukungan teknologi," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia.

Luhut memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang terlibat dalam proyek percontohan ini dan menginstruksikan penyelesaian implementasi sebelum tenggat waktu demi kelancaran integrasi sistem satu pintu pemerintahan. "Kami berharap paling lambat akhir Agustus seluruh daerah pilot project sudah menyelesaikan implementasi sehingga rollout nasional dapat dilakukan pada Oktober mendatang," tambah Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia. Luhut menyampaikan rencana pelaporan kesiapan skema baru ini kepada Presiden setelah proses evaluasi cepat selesai dilakukan untuk memastikan ketepatan waktu peluncuran.

"Setelah kami evaluasi dengan cepat, kami akan laporkan kepada Bapak Presiden apakah siap di-rollout (diterapkan) pada Oktober atau November tahun ini," ujar Luhut Binsar Pandjaitan saat memimpin rapat di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, dilansir Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada wilayahnya dan menyatakan kesiapan jajaran pemerintah kota untuk menyukseskan serta mempercepat implementasi program nasional tersebut di lapangan. Sistem baru ini mengintegrasikan Portal Perlinsos dengan Identitas Kependudukan Digital sebagai penjamin keamanan data melalui verifikasi biometrik wajah, sehingga masyarakat dapat mendaftar dan memantau status pengajuan bantuan seperti PKH atau BPNT secara mandiri.