Wamendagri Terapkan Strategi 5T Guna Reformasi Tata Kelola Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong reformasi tata kelola Dana Otonomi Khusus Papua lewat strategi tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat, tepat jumlah, dan tepat waktu pada Rabu (1/7/2026).

Langkah tersebut dilakukan untuk mendongkrak efektivitas pengelolaan anggaran agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Program ini diluncurkan menyusul adanya sejumlah hambatan dalam pengelolaan Dana Otsus selama ini, mulai dari kerumitan administrasi, rendahnya penyerapan anggaran, hingga tingginya sisa lebih perhitungan anggaran di beberapa wilayah Papua, seperti dilansir dari Detikcom.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Pleno Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang berlangsung di Kantor KEPP, Gedung Kwarnas Pramuka, Jakarta.

"Ini sebuah konsep yang memang sengaja saya buat untuk diikuti oleh teman-teman di daerah (se-Tanah Papua)," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan pembenahan administratif, digitalisasi sistem keuangan daerah, pemantauan berbasis kinerja, hingga reformasi menyeluruh secara bertahap sejak Juli 2025 melalui pendampingan intensif di Tanah Papua. Kemendagri juga memperkuat koordinasi dengan para kepala daerah agar perkembangan pengelolaan Dana Otsus terpantau langsung oleh gubernur, bupati, dan wali kota.

"Jadi itu tahapan yang saya lakukan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan para pimpinan daerah, sehingga gubernur tahu posisi dana otonomi khusus itu pada saat ini seperti apa," tutur Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Penerapan strategi ini diklaim mulai memberikan dampak positif, salah satunya terlihat dari realisasi Dana Otsus Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 100 persen tanpa menyisakan SiLPA. Keberhasilan ini ditopang oleh penyederhanaan birokrasi, pendampingan daerah, serta integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

"Melalui upaya tersebut, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Rapat Pleno tersebut juga dihadiri oleh Ketua KEPP Otsus Papua Velix Vernando Wanggai beserta para anggota komite meliputi John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, dan Juharson Estrella Sihasale.