Stasiun TV Iran Potong Siaran Wawancara Ketua Parlemen
Stasiun televisi pemerintah Iran menuai protes keras setelah menghentikan tayangan wawancara secara mendadak dengan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf pada Selasa (30/6), seperti dilansir dari Detikcom dari laporan AFP, Rabu (1/7/2026). Pusat media parlemen Iran melayangkan protes resmi dan menuduh stasiun Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) menghentikan penayangan diskusi tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak parlemen. "Pembicaraan ini telah diserahkan kepada Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) lebih dari dua jam sebelum waktu penayangan; namun sayangnya, penayangan diskusi ini dihentikan di tengah jalan," bunyi pernyataan protes dari pusat media parlemen Iran.
Pihak parlemen menyayangkan tindakan tersebut mengingat program itu merupakan siaran rekaman yang seharusnya bisa dikoordinasikan terlebih dahulu jika ada bagian yang dianggap menyalahi prosedur.
"Padahal, diskusi tersebut telah direkam dan langkah minimal yang seharusnya dilakukan para pejabat IRIB adalah berkoordinasi dengan pusat media parlemen, jika mereka memutuskan untuk tidak menayangkan sebagian diskusi yang bertentangan dengan prosedur," imbuh pernyataan tersebut. Manajemen IRIB kemudian memberikan klarifikasi bahwa pemotongan dilakukan karena wawancara itu dibagi menjadi dua bagian, dengan bagian kedua dijadwalkan tayang pada Rabu (1/7) malam.
Informasi dari pusat media parlemen menyebutkan bahwa segmen yang hilang memuat pembahasan mengenai inspeksi badan nuklir PBB, pembekuan aset Teheran, serta dana rekonstruksi bernilai US$ 300 miliar. Kebijakan awal kesepakatan antara Teheran dan Washington ini memang menghadapi gelombang kritik dari kelompok garis keras serta figur media konservatif di Iran.
Bahkan pada bulan lalu, seorang presenter televisi pemerintah sempat menyuarakan penutupan Bandara Mehrabad untuk menghalangi delegasi Iran terbang ke Swiss dalam rangka perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Dalam wawancara sebelum dipotong, Mohammad Bagher Ghalibaf membela nota kesepahaman tersebut dengan memaparkan dampak positif pencabutan blokade pelabuhan terhadap penjualan minyak negara. "Seats hari blokade dicabut hingga saat ini, kita telah mengekspor lebih dari 40 juta barel minyak," kata Ghalibaf.
Ia membandingkan pencapaian tersebut dengan kondisi sulit yang dialami Iran pada bulan-bulan sebelumnya akibat pembatasan perdagangan.
"Sebaliknya, selama kurun waktu 50 hari hingga hampir 60 hari sebelumnya, kita benar-benar tidak dapat mengekspor satu barel minyak pun," ucapnya.