Analis Intelijen Minta Tema Polri untuk Masyarakat Jadi Kompas Kebijakan
Analis intelijen Ngasiman Djoyonegoro mengharapkan tema 'Polri untuk Masyarakat' dalam Hari Bhayangkara ke-80 tidak sekadar menjadi slogan pemanis, melainkan wajib menjadi kompas arah kebijakan institusi tersebut ke depan, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (1/7/2026).
Ngasiman menilai tingkat kepercayaan masyarakat akan bertumbuh secara otomatis seiring dengan konsistensi performa Korps Bhayangkara di lapangan melalui sejumlah program konkret yang mendekatkan pelayanan kepada warga.
"Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil," kata Ngasiman, Analis Intelijen.
Pergeseran paradigma institusi menjadi lebih humanis dan berorientasi pelayanan dinilai telah dibuktikan oleh Polri yang terus dipaksa beradaptasi menghadapi berbagai tantangan zaman sejak masa kemerdekaan hingga era siber.
"Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung," papar Ngasiman, Analis Intelijen.
Menanggapi Survei Litbang Kompas akhir Juni 2026 yang menunjukkan angka kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4 persen, Ngasiman menegaskan bahwa capaian tersebut harus dimaknai sebagai investasi sosial, bukan sekadar prestasi.
"Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi," ujar Ngasiman, Analis Intelijen.
Ngasiman juga mengingatkan setiap personel di lapangan untuk menjaga integritas karena tingkat kepercayaan publik yang tinggi tersebut dapat hancur dalam hitungan detik.
"Angka 82,4 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish," ucap Ngasiman, Analis Intelijen.
Fleksibilitas Polri saat ini dinilai terlihat dari keterlibatan institusi dalam mendukung program Pemerintah Pusat, termasuk pengamanan pasokan pangan melalui komoditas jagung serta program Makan Bergizi Gratis.
"Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat," tambah Ngasiman, Analis Intelijen.
Tantangan masa depan diperkirakan akan semakin rumit dengan adanya teknologi kecerdasan buatan (AI) dan kejahatan hibrida, sehingga Polri dituntut untuk berbasis data dan analitik tanpa menghilangkan faktor empati manusia.
"Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman," terang Ngasiman, Analis Intelijen.
Guna menghadapi situasi tersebut, Ngasiman menekankan pentingnya kolaborasi multipihak yang ia sebut sebagai 'Sabuk Kamtibmas' untuk menciptakan sistem keamanan yang adaptif.
"Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu.
Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia," kata Ngasiman, Analis Intelijen.
Konsep kolaborasi multipihak ini sedang disusun oleh Ngasiman ke dalam sebuah buku berjudul 'Sabuk Kamtibmas' yang disiapkan sebagai kado hari jadi Polri.
"Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga.
Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif," tutur Ngasiman, Analis Intelijen.