Pemerintah Tingkatkan Transformasi Digital Bansos Menuju Sistem Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mempercepat transisi digitalisasi bantuan sosial dari tahap uji coba menjadi sistem nasional yang terintegrasi pada Selasa (30/6/2026).

Langkah keberlanjutan ini dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan uji coba yang telah berjalan di 43 kabupaten/kota, termasuk perluasan di Kota Batam dan Provinsi Bali, seperti dilansir dari Detikcom.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa transformasi tersebut memerlukan kepastian sistematis melalui penguatan regulasi, penataan ulang proses bisnis, kesiapan teknologi, hingga interoperabilitas data pemerintah.

"Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid," ujar Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Rini Widyantini memaparkan sejumlah fokus pengelolaan dalam Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, yang mencakup penyederhanaan tahapan penyaluran bansos dari sembilan menjadi tiga tahapan utama.

"Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data," kata Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Keterlibatan aktor lapangan dan aparatur sipil negara dinilai krusial untuk memperkuat akurasi data kelompok rentan serta meminimalkan kendala teknis dalam proses transisi perlindungan sosial tersebut.

"Edukasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami tahapan pendataan, kanal resmi yang digunakan, serta memastikan bahwa seluruh proses tersebut tidak dipungut biaya. Dengan begitu, risiko penyalahgunaan informasi maupun potensi penipuan dalam proses pendataan dapat minimalkan," tutur Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kesiapan instansinya untuk mengoordinasikan jajaran pemerintah daerah agar implementasi perluasan perlindungan sosial berbasis digital berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi.

"Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dukungan penyiapan integrasi berskala nasional ini juga ditargetkan mampu memetakan hasil evaluasi komprehensif pada paruh kedua tahun ini sebelum diluncurkan secara resmi.

"Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus KPTDP.

Luhut Binsar Pandjaitan juga menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), penguatan keamanan data, dan sinergi antarlembaga demi mewujudkan layanan publik yang akuntabel serta tepat sasaran.