Tiga Smelter Nikel Jiangsu Delong Hadapi Gugatan PKPU di Pengadilan

Sejumlah perusahaan smelter nikel di Indonesia tengah menghadapi proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kasus hukum ini menjerat entitas yang terafiliasi dengan raksasa baja asal China, Jiangsu Delong Nickel Industry.

Dikutip dari Bloomberg Technoz, PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI resmi menyandang status PKPU sementara melalui putusan perkara nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan restrukturisasi utang ini diajukan oleh PT Pancaran Karya Shipping dan PT Pancaran Maritim Transportindo.

Pengadilan menetapkan status PKPU sementara terhadap GNI selama maksimal 45 hari sejak putusan dibacakan pada 19 Juni 2026. Selain perkara PKPU, perusahaan ini juga menghadapi gugatan wanprestasi dari PT Sys Petrolindo Utama karena belum membayar lima invoice senilai Rp2,2 miar.

Dalam gugatan nomor 257/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL tersebut, penggugat menuntut pembayaran utang beserta bunga keterlambatan 6 persen per tahun. Mereka juga memohon sita jaminan atas tanah, pabrik, serta mesin smelter GNI di Morowali Utara.

Entitas lain milik Jiangsu Delong, yakni PT Mazinger Nickel Industry atau MNI, turut masuk dalam jeratan PKPU sementara. Permohonan ini diajukan oleh Shaanxi Shanghua Hefeng Electric Power Engineering dan Shaanxi Yuyu Chengda Installation Engineering.

Perkara bernomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst itu sempat mengalami beberapa kali perpanjangan masa PKPU sementara. Agenda sidang lanjutan untuk smelter nPI berkapasitas 2,78 juta ton di Halmahera Utara ini dijadwalkan pada 10 Juli 2026.

Sementara itu, PT Virtue Dragon Nickel Industry atau VDNI juga sedang menunggu putusan perkara PKPU nomor 130/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst. Gugatan dilayangkan oleh dua pemasok BBM, PT Lantra Hement Indonesia dan PT Ocean Bahari Maritime.

Putusan atas permohonan PKPU sementara selama 45 hari terhadap VDNI dijadwalkan dibacakan pada Selasa, 30 Juni 2026. Langkah hukum beruntun ini menyusul krisis keuangan yang melanda induk usaha mereka di China sejak pertengahan 2025.