Harga Gas Bukan Faktor Tunggal Penentu Daya Saing Industri

Sejumlah pengamat ekonomi dan perwakilan pemerintah menilai fluktuasi harga gas bukan menjadi faktor tunggal yang menentukan daya saing industri nasional maupun memicu pemutusan hubungan kerja, Selasa (30/6/2026).

Kondisi sektor industri saat ini dilansir dari Detik Finance dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks seperti permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, produktivitas, nilai tukar rupiah, hingga strategi bisnis perusahaan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, menjelaskan bahwa kemampuan industri untuk bersaing di pasar global harus ditinjau dari berbagai aspek secara menyeluruh.

"Harga gas adalah salah satu komponen dalam cost competitiveness, tetapi bukan satu-satunya penentu daya saing," kata Komaidi.

Kajian lembaga tersebut mencatat porsi biaya energi seperti gas, listrik, dan pelumas hanya berkisar 6,35% dalam struktur biaya industri berdasarkan data BPS, sedangkan komponen bahan baku mendominasi hingga 64,60% sampai 96,76%.

"Jika persoalan bahan baku, permintaan pasar, kurs, produktivitas, teknologi dan strategi industri tidak ikut dibenahi, maka tekanan terhadap daya saing akan tetap muncul meskipun beban energi telah dimitigasi," ujarnya.

Komaidi menambahkan bahwa menyalahkan gas sebagai faktor tunggal dapat menutup ruang bagi solusi yang lebih komprehensif, meskipun gas tetap menjadi komponen strategis bagi sektor tertentu.

Kepala Pusat Energi dan Pangan INDEF, Abra Talattov, memberikan pandangan serupa mengenai penyesuaian harga gas alam cair yang terjadi di tingkat konsumen saat ini.

"Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat," ujarnya.

Abra menyarankan agar pembahasan mengenai harga gas alam cair ini dilakukan secara menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir secara proporsional.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa melemahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu persoalan utama yang menekan volume produksi perusahaan.

"Akibatnya pembelian barang menurun, produksi ikut turun, dan penurunan produksi mengakibatkan efisiensi yang ujung-ujungnya PHK," kata Said.

Said juga menggarisbawahi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah yang merugikan industri karena pembelian bahan baku impor menggunakan dolar AS sedangkan penjualan menggunakan rupiah.

"Mereka membeli bahan baku menggunakan dolar, sementara hasil produksinya dijual dalam rupiah. Ini sangat merugikan perusahaan," ujarnya.

Terkait isu ketenagakerjaan, ia membantah kabar mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu pekerja akibat persoalan energi.

"Jadi tidak benar kalau disebut 55 ribu karyawan akan kena PHK. Kalau ada perusahaan granit yang melakukan PHK, jumlahnya ratusan orang dan itu terjadi akibat dampak perang serta kenaikan harga BBM yang tinggi," tegasnya.

Pemerintah bersama serikat pekerja saat ini tengah mengupayakan langkah mitigasi guna mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja pada sektor industri terdampak seperti granit, keramik, dan tekstil.

"Kalau bisa PHK tidak terjadi, itu yang kami perjuangkan. Kalau pun terjadi PHK, maka hak-hak pekerja harus dibayarkan," pungkasnya.