BPK Beri Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2025

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026). Dilansir dari Detik Finance, hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBN tersebut sebelumnya telah diserahkan secara administratif kepada DPR RI pada 26 Mei 2026. Ketua BPK Isma Yatun menegaskan bahwa capaian predikat terbaik ini bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif oleh pemerintah.

LKPP dipandang sebagai cermin akuntabilitas negara serta instrumen strategis untuk memotret pengelolaan amanah rakyat yang dikembalikan demi kemaslahatan publik. "Pemeriksaan ini merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945," ujar Isma Yatun, Ketua BPK.

Pemberian opini WTP terhadap LKPP 2025 didasarkan pada akumulasi hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga. Isma memaparkan terdapat 97 laporan keuangan kementerian/lembaga serta satu laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang seluruhnya sukses meraih predikat WTP.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 laporan keuangan kementerian atau lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara," jelas Isma Yatun, Ketua BPK. Di sisi lain, terdapat satu pengecualian dalam hasil audit lingkup kementerian/lembaga kali ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dilaporkan hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun BPK memastikan temuan tersebut tidak memicu dampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara menyeluruh.

"Capaian opini WTP yang kembali diraih tahun ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Hendaknya raihan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk terus memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan APBN bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat," beber Isma Yatun, Ketua BPK.