Mahkamah Agung AS Batasi Wewenang Donald Trump Pecat Anggota The Fed

Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan dukungan hukum kuat bagi Donald Trump untuk memecat pejabat tinggi negara pada Senin, 29 Juni 2026, tetapi mengecualikan Bank Sentral AS atau Federal Reserve dari keputusan tersebut. Penegasan status khusus bank sentral ini dilansir dari Bloombergtechnoz.

Melalui dua putusan terpisah, lembaga peradilan tertinggi itu menahan langkah pencopotan Anggota Dewan Gubernur The Fed, Lisa Cook, terkait tuduhan penipuan KPR yang dibantahnya. Di sisi lain, Mahkamah Agung mengizinkan presiden mendepak pimpinan di lembaga negara lain yang secara historis terlindungi dari intervensi.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts menolak argumen pemerintah untuk membiarkan publik berada dalam ketidakpastian. Roberts menilai posisi The Fed sangat vital bagi sistem keuangan.

"Kami tidak melihat adanya alasan untuk membiarkan publik berada dalam ketidakpastian, atau menabur keraguan atas status salah satu lembaga keuangan paling penting di negara kita (dan dunia)," tulis Roberts.

Meskipun menolak langkah sepihak pemerintah, keputusan ini belum bersifat final terkait nasib jabatan Cook di masa depan. Pengadilan menekankan bahwa proses hukum yang adil wajib diberikan kepada yang bersangkutan.

Dalam putusan yang disetujui dengan keunggulan suara 5:4 tersebut, tradisi independensi bank sentral dinilai memiliki akar sejarah kuat sejak masa pendiri negara. Hakim Brett Kavanaugh memberikan dukungan penuh terhadap independensi institusi moneter tersebut.

"ketidakpastian yang signifikan mengenai kemungkinan pengadilan segera menghapus independensi Federal Reserve, sehingga membuka jalan bagi pengaruh politik terhadap Federal Reserve dan membahayakan efektivitas kebijakan moneter AS." kata Kavanaugh.

Mayoritas hakim agung memutuskan ketentuan pemberhentian gubernur The Fed harus memenuhi batasan alasan yang sah atau "for cause". Ketentuan tersebut berbeda dengan sistem pemberhentian sewaktu-waktu atau "at will" yang biasa diterapkan pada lembaga lain.

Roberts juga mengkritik langkah pemerintah yang dinilai mengajukan standar terlampau longgar terkait alasan pemecatan. Menurutnya, argumentasi dari pihak Cook maupun pemerintah sama-sama berada di titik ekstrem yang sulit diterima.

"kekhawatiran apa pun" mengenai "perilaku, kemampuan, kelayakan, atau kompetensi" seorang gubernur, kata Roberts.

Kewenangan pengadilan federal tetap dipertahankan untuk menguji legalitas tindakan presiden jika rencana pemecatan Cook berlanjut. Langkah penertiban ini sekaligus merespons pandangan Departemen Kehakiman yang mengklaim keputusan itu mutlak di tangan eksekutif.

"Benar bahwa keputusan apakah seorang gubernur harus diberhentikan hanya dapat diambil oleh presiden (kecuali melalui pemakzulan)," tulis Roberts.

Ketua Mahkamah Agung juga menambahkan penegasan mengenai batasan wewenang eksekutif dalam perkara ini.

"Namun, itu tidak berarti presiden dapat mengambil keputusan tersebut dengan alasan apa pun, atau bahkan tanpa alasan sama sekali." tulis Roberts.

Metode komunikasi Trump di media sosial ikut menjadi sorotan dalam berkas putusan hakim. Unggahan di platform Truth Social yang mendesak Cook mundur dinilai melanggar hak proses hukum yang layak.

"Cook harus mundur, sekarang!!!" tulis Trump.

Roberts menyatakan bahwa pemenuhan hak minimal bagi pejabat yang bersangkutan wajib dipenuhi sebelum eksekusi kebijakan dilakukan.

"Setidaknya," tulis Roberts, "Cook berhak memperoleh penjelasan mengenai bukti yang dipersoalkan, memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan, serta mengetahui batas waktu penyampaian tanggapan tersebut."

Mekanisme pembelaan diri tidak mengharuskan adanya persidangan penuh atau audiensi tatap muka langsung dengan presiden. Peluang pencopotan Cook tetap terbuka di masa depan asalkan pemerintah mampu menyodorkan alasan sah dan bukti yang kuat.

Selain mempertahankan Cook di jabatannya selama proses hukum bergulir di pengadilan rendah, Mahkamah Agung menegaskan haknya mengembalikan jabatan gubernur The Fed yang dipecat secara ilegal. Argumen pemerintah terkait kompensasi ganti rugi gaji saja resmi ditolak.

"Jika tidak demikian, seorang presiden dapat memberhentikan seorang gubernur meskipun proses litigasi mengenai pemberhentian tersebut masih berlangsung — dan dapat mempertahankan kondisi itu dalam waktu yang sangat lama tanpa alasan yang kuat," tulis Roberts.

Ketua Mahkamah Agung menutup pandangannya dengan menyoroti dampak stabilitas dari intervensi tersebut.

"Hal itu akan secara signifikan mengganggu independensi Federal Reserve." tulis Roberts.

Suku bunga acuan diproyeksikan tetap stabil dalam jangka pendek karena The Fed fokus mengantisipasi tekanan inflasi. Di sisi internal, Gubernur The Fed Kevin Warsh yang dilantik pada Mei sedang menyiapkan gugus tugas guna mengevaluasi proses penyusunan kebijakan moneter.