Said Abdullah Soroti Penurunan Anggaran Riset Nasional dalam RAPBN 2027

Alokasi anggaran untuk sektor riset nasional terus mengalami penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Fakta tersebut menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dikutip dari Bloombergtechnoz, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan kritik tersebut langsung di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Banggar pada Senin (29/6/2026).

“Anggaran riset kita itu awalnya Rp27 triliun, Pak Purbaya. Dari Rp27 triliun turun Rp21 triliun. Dari Rp21 triliun turun Rp10 triliun.

Dari Rp10 triliun turun Rp6,7 triliun. Hari ini pagunya Rp4,7 triliun. [Peneliti] cukup keluar masuk kantor dan di kantor nggak ngapa-ngapain,” kata Said dalam Rapat Banggar, Senin (29/6/2026).

Said mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 8.140 peneliti yang aktif menjalankan berbagai proyek ilmiah. Pemotongan dana yang drastis ini dikhawatirkan dapat menghentikan proyek-proyek tersebut di tengah jalan.

“Kalau itu anggarannya kemudian tidak ada, berhenti di tengah jalan, maka mau tidak mau tahap 1 [selesai ke] tahap 2, tahap 2 anggarannya nggak ada, dia mati maka dia balik lagi. Jadi perlu anggaran dimulai lagi dari awal,” kata Said.

Peningkatan investasi riset dan inovasi nasional sebenarnya tercantum sebagai satu dari enam arah kebijakan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2027. Sektor ini diposisikan sebagai jembatan utama untuk menggerakkan dan membangkitkan industri dalam negeri.

DPR RI mengusulkan adanya orkestrasi anggaran investasi riset melalui skema kerja sama pentaheliks. Pola ini akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, kalangan akademisi, serta masyarakat luas.

Langkah ini diambil agar nilai investasi riset dan inovasi Indonesia bisa mengejar ketertinggalan. Target jangka menengah yang dibidik adalah menyamai negara-negara Asia Tenggara lain di angka 1% hingga 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Arah Kebijakan K/L Belanja 2027

Selain fokus pada pembenahan dana riset, Banggar DPR juga memaparkan empat poin utama lainnya untuk kebijakan belanja K/L. Sektor pangan menjadi prioritas pertama melalui upaya mewujudkan kemandirian secara bertahap.

Target swasembada jangka menengah ini mencakup komoditas utama. Komoditas tersebut meliputi beras, jagung, kedelai, daging, bawang putih, hingga gula.

Poin kedua berfokus pada kemandirian energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi minyak dan gas bumi. Upaya ini dibarengi dengan pengurangan konsumsi migas melalui transisi ke energi terbarukan dan listrik.

Selanjutnya, kebijakan ketiga menyasar sektor pendidikan inklusif untuk memastikan proses belajar tidak terkendala oleh fasilitas maupun faktor ekonomi. Terakhir, terdapat rencana mengkaji perpanjangan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun untuk memperbaiki kualitas angkatan kerja yang saat ini masih didominasi lulusan SD dan SMP.