Banggar DPR Usulkan Tambahan Anggaran Kementerian Rp984 Triliun

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan tambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp984 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja di Jakarta pada Senin (29/6/2026). Dilansir dari Bloomberg Technoz, lonjakan usulan ini mencapai 57,16 persen dibandingkan alokasi belanja K/L tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp1.510,5 triliun.

Pihak Banggar DPR menyatakan bahwa usulan jumbo tersebut segera diserahkan secara resmi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini dilakukan agar usulan peningkatan anggaran dapat dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Jika usulan tambahan anggaran senilai Rp984 triliun ini disetujui oleh pemerintah, maka total pagu anggaran K/L untuk tahun 2027 akan membengkak hingga mencapai Rp2.373,94 triliun, dari pagu awal yang disepakati sebesar Rp1.389,84 triliun.

“Akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing. Pagu-nya Rp1.389,84 triliun. Usulan tambahannya Rp 984 triliun,” kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.

Said Abdullah menjelaskan bahwa penyerahan usulan tambahan anggaran ini sengaja dilakukan melalui forum resmi parlemen demi menjaga transparansi. Kebijakan ini diambil oleh Banggar guna memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan menghindari kesan adanya kesepakatan informal informal di luar sidang.

“Secara resmi kami akan sampaikan ke pemerintah hari ini karena pasti tidak boleh lewat pintu belakang. Tiba-tiba saya ketemu Pak Purbaya, saya serahkan. Nah ini forum resmi, jadi akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati,” jelas Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menambahkan bahwa keputusan final mengenai persetujuan penambahan anggaran belanja K/L sepenuhnya menjadi wewenang Bendahara Negara. Pemerintah dijadwalkan mengumumkan nilai resmi rancangan belanja K/L 2027 saat pembacaan Nota Keuangan bersama RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026.

Selain mengajukan angka nominal, Banggar DPR juga merumuskan enam arah kebijakan strategis belanja K/L untuk tahun 2027. Kebijakan tersebut mencakup kemandirian pangan bertahap mulai dari komoditas beras hingga gula, serta kemandirian energi melalui peningkatan produksi migas dan transisi ke energi terbarukan.

Sektor pendidikan juga menjadi fokus melalui penerapan sistem inklusif serta pengkajian perpanjangan wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun untuk memperbaiki mutu angkatan kerja. Terakhir, DPR mendorong pengorkestrasian dan peningkatan investasi riset nasional melalui kerja sama pentahelix agar mampu mendekati 1 persen hingga 2 persen dari PDB dalam jangka menengah.