Mendagri Tito Karnavian Perkuat Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional, seperti dikutip dari Detikcom. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyampaikan komitmen tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta. Penegasan ini disampaikan setelah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI yang membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja terkait isu pengelolaan perbatasan negara.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa BNPP RI memiliki dua mandat utama sejak dibentuk pada 2010, yaitu menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

"Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026). Mandat kedua berfokus pada pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme.

Tito Karnavian berpendapat bahwa kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan berfungsi sebagai benteng pertahanan alami bagi negara. "Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain," tutur Tito.

Pengelolaan perbatasan Indonesia dinilai memiliki kompleksitas tinggi karena statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan batas darat di tiga negara dan batas laut di sepuluh negara. "Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama," ungkap Tito. Apresiasi tinggi diberikan kepada Komisi II DPR RI yang telah membentuk Panitia Kerja khusus perbatasan dan meninjau langsung berbagai titik strategis sejak Oktober tahun lalu.

"Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Temuan-temuan itulah yang kini kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Tito.

Beberapa isu krusial yang menjadi perhatian bersama meliputi penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga penyambungan infrastruktur jalan di Papua dan Kalimantan. "Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata Tito. Tito Karnavian menilai penguatan peran BNPP RI sangat penting karena lembaga ini bersifat koordinatif lintas kementerian dan lembaga.

Dukungan penuh juga diberikan terhadap dorongan Komisi II DPR RI agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif guna mempercepat orkestrasi program pembangunan.

"Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun daerah perbatasan secara terpadu, saya sangat mendukung sekali dari langkah teman-teman Komisi II yang sudah turun ke lapangan dan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah temuan itu, bahkan berikutnya nanti akan membuat semacam Pansus," ujarnya. Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI lintas komisi dinilai akan memungkinkan penanganan persoalan perbatasan dilakukan secara kolaboratif lintas sektor.

"Kalau Pansus terbentuk, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, hingga infrastruktur dasar di perbatasan bisa dikeroyok bersama-sama," tegas Tito. Keterbatasan jumlah PLBN yang saat ini baru mencapai 15 titik turut menjadi sorotan, terutama untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan dan perbatasan Papua Nugini sepanjang hampir 800 kilometer.

Pembangunan PLBN dan infrastruktur pendukung di wilayah tersebut ditegaskan bakal memberikan dampak langsung bagi keamanan, logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal. "Melalui sinergi BNPP RI, DPR RI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kawasan perbatasan dapat tumbuh sebagai beranda depan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera," tutur Tito.