Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun Jaga Daya Beli

Pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada Semester II Tahun 2026 untuk memperkuat daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global, Senin (29/6/2026).

Langkah taktis ini diambil menyusul capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I Tahun 2026 yang berhasil tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan (yoy), dilansir dari Detikcom.

Paket stimulus tersebut dialokasikan untuk bantuan pangan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi perajin tahu dan tempe, hingga diskon transportasi umum kelas ekonomi.

Insentif ini juga dirancang untuk memicu konsumsi masyarakat selama masa libur sekolah serta momen Natal dan Tahun Baru mendatang.

"Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3%. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi neraca perdagangan, ini sekarang tren-nya positif di USD0,09 miliar di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Kondisi fundamental ekonomi yang kuat ini ditopang pula oleh posisi cadangan devisa Indonesia yang berada pada angka USD144,9 miliar hingga akhir Mei.

"Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar USD144,9 miliar. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif," imbuh Airlangga.

Pemerintah juga berfokus pada penguatan tenaga kerja melalui program magang nasional mulai Juli 2026 selama enam bulan bagi lulusan baru, serta program vokasi dan reskilling bagi 220 ribu lulusan SMK agar mampu menembus pasar kerja internasional.

Di bidang diplomasi, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditargetkan rampung dan diratifikasi tahun ini, yang berpotensi membebaskan tarif masuk bagi 90 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa.

Selain itu, aksesi ke CPTPP dan OECD terus diakselerasi bersamaan dengan persiapan regulasi khusus pembentukan financial center di Bali bersama parlemen, serta pengembangan proyek energi bersih berbasis pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat," pungkas Airlangga.