Pengadilan Pakistan Vonis Seumur Hidup Dua Aktivis Hak Sipil

Dua aktivis hak sipil, Mahrang Baloch dan Sibghatullah Shahji, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan anti-terorisme Pakistan pada 25 Juni 2024 atas kasus kematian seorang tentara paramiliter dalam aksi protes Juli 2024, dilansir dari Detikcom. Kedua aktivis tersebut memilih untuk memboikot seluruh proses persidangan serta menolak semua dakwaan yang diarahkan kepada mereka terkait insiden kekerasan di Gwadar. Israr Jattak selaku pengacara mereka menegaskan bahwa kondisi fisik dan mental kliennya dalam keadaan baik, serta menyatakan komitmen pihak hukum untuk segera mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Pengadilan menggunakan hukum sebagai senjata melawan kami. Pengadilan dan sistem peradilan telah memperlihatkan kelemahan mereka melalui putusan ini," kata Baloch kepada DW melalui pengacaranya.

Pihak jaksa mendakwa Baloch telah menghasut massa dalam unjuk rasa di Gwadar yang mengakibatkan seorang tentara paramiliter terpisah dari kelompoknya lalu tewas diserang massa. "Tuduhan-tuduhan ini digunakan untuk menciptakan suasana di mana perbedaan pendapat politik dicap sebagai kejahatan dan tuntutan hak asasi manusia dilabeli sebagai permusuhan terhadap negara," kata Baloch dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan dari penjara dan diunggah di akun media sosial resmi Komite Persatuan Balochistan awal bulan ini.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mengecam keras dan menuntut peninjauan kembali atas putusan ini karena menilai negara menyamakan advokasi hak dasar dengan ekstremisme. Sebaliknya, juru bicara pemerintah daerah Balochistan, Shahid Rind, menyatakan bahwa penegakan hukum telah berlangsung secara adil tanpa adanya motif politik serta didukung oleh bukti yang kuat.

Vonis ini memicu kekhawatiran dari rekan sesama aktivis di Baloch Yakjehti Committee (BYC) mengenai masa depan ruang demokrasi dan gerakan damai di wilayah tersebut. "Selama beberapa dekade, banyak orang di Balochistan telah kehilangan kepercayaan pada lembaga negara dan percaya bahwa perjuangan damai tidak efektif. Terlepas dari skeptisisme yang meluas ini, banyak aktivis telah berupaya mempromosikan gagasan bahwa keluhan dapat diatasi melalui keterlibatan demokratis, mobilisasi tanpa kekerasan, dan aksi politik damai," kata Sammi Deen Baloch kepada DW. Ia menambahkan bahwa penutupan jalur aksi damai berisiko membuat sebagian masyarakat berpaling mendukung perlawanan dari kelompok bersenjata.

"Ketika aktivisme tanpa kekerasan dibungkam, sebagian orang kehilangan kepercayaan pada metode damai dan mungkin beralih ke kelompok bersenjata," ujar Sammi Deen.

Peneliti senior Abdul Basit dari Pusat Internasional untuk Penelitian Kekerasan Politik dan Terorisme di Singapura menilai tindakan keras ini justru bersifat kontraproduktif bagi stabilitas negara. "Ini pasti akan memperdalam krisis dan kontraproduktif bagi negara. Hal ini dapat mendorong demonstran damai menuju pemberontakan serta mempersempit jarak antara protes damai dan militansi," kata Basit kepada DW. Ia menyarankan pemerintah Pakistan untuk mengedepankan pendekatan dialog politik guna memulihkan kepercayaan publik dan menyelesaikan konflik di Balochistan.

"Dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara politik," kata Basit.