Menteri Sosial Dorong Kepala Daerah Fasilitasi Program Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong para kepala daerah untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat guna menangani jutaan anak Indonesia yang putus sekolah. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial pada Senin, 29 Juni 2026, dilansir dari Detikcom.

Langkah ini diambil menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia mencapai lebih dari empat juta anak. Pemerintah pusat kini menargetkan pembangunan minimal satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten atau kota.

"Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, di mana kita harus jujur. Bapak Ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah," kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menambahkan bahwa keberadaan anak-anak tersebut sering kali luput dari perhatian masyarakat sekitarnya. Hal itu membuat mereka belum sepenuhnya tersentuh oleh roda pembangunan nasional.

"Banyak anak-anak di Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari ATS ini. Contoh, nggak usah jauh-jauh di Papua, nggak usah jauh-jauh di Solok Selatan. Di Jakarta itu ada namanya Al-Jabbar, 15 kilometer kira-kira dari Istana Negara, dia usia 15 tahun, tetapi tidak pernah sekolah," ujar Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Presiden Prabowo Subianto mengategorikan anak-anak rentan ini sebagai kelompok yang penderitaannya tidak terlihat, sehingga memerlukan penanganan khusus. Gus Ipul meminta komitmen para pemimpin daerah karena mereka dinilai paling memahami kondisi riil di wilayah masing-masing.

"Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para gubernur, bupati, wali kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya," ungkap Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Selain perluasan akses pendidikan, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menjadi agenda krusial dalam pertemuan tersebut. Proses validasi data dari tingkat bawah dianggap menentukan akurasi penyaluran bantuan sosial ke depan.

"Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa," jelas Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.

Merespons arahan tersebut, pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pendidikan ini di tingkat regional. Saat ini, pembangunan fasilitas fisik permanen sudah mulai berjalan di beberapa titik strategis.

"Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi," pungkas Mathius Derek Fakhiri, Gubernur Papua.

Provinsi Papua sendiri kini sedang melaksanakan pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di tiga wilayah. Fasilitas tersebut berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, dan Sarmi.