Pemerintah Tambah Pos Lintas Batas Negara di Kalimantan dan Papua

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah jumlah pos lintas batas negara (PLBN) di kawasan Kalimantan dan Papua. Rencana perluasan infrastruktur perbatasan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (29/6/2026). Dikutip dari Detikcom, pembangunan kawasan perbatasan saat ini mencatat baru ada 15 pos lintas batas yang telah rampung dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Ya ini kan sementara baru 15 (pos lintas batas negara), kita masih perlu lagi di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ada satu titik yang berbatasan dengan Serawak, kemudian di Kalimantan Utara ya ada masih ada lagi seperti Long Nawang, kemudian Long Midang," kata Tito.

Selain perluasan di wilayah Kalimantan, penambahan PLBN juga difokuskan pada area perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. Tito menyebutkan bahwa pos lintas batas di wilayah perbatasan Papua saat ini baru tersedia di tiga lokasi, yaitu Skouw, Yetetkun, dan Sota.

"Kemudian yang di perbatasan Papua Nugini itu kan panjang hampir 800 kilometer, sementara yang baru ada ini kan di Skouw kemudian Yetetkun sama Sota. Yang Pegunungan Bintang belum ada, yang di Keerom belum ada, perlu ada di situ juga," tutur Tito. Pemerintah tidak hanya menambah pos pemeriksaan, tetapi juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di sepanjang kawasan perbatasan, terutama yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Papua Nugini (PNG).

Keberadaan akses jalan yang memadai dinilai penting untuk mempermudah pergerakan patroli keamanan, memperlancar jalur distribusi logistik, serta menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat. "Malaysia. Kalau menurut saya Malaysia sama Papua Nugini.

Dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, sama Kalimantan Timur sedikit itu ada, dan kemudian dengan PNG itu terutama Pegunungan Bintang, di Keerom, Boven Digoel," kata Tito. "Bagus kalau bisa dibangun jalan karena ini nanti untuk buat patroli, buat logistik, ekonomi itu akan bangkit," lanjut Tito.

Rekam Jejak Pembangunan PLBN Terpadu

Sebagai informasi, sebanyak 15 PLBN terpadu telah dibangun oleh pemerintah selama periode anggaran tahun 2015 hingga 2024.

Pada periode pertama tahun 2015-2019, pemerintah menyelesaikan pembangunan tujuh PLBN, sementara delapan pos lintas batas lainnya rampung pada periode 2020-2024.

Sebelum purnatugas, Presiden ketujuh RI Joko Widodo meresmikan tujuh PLBN secara serentak pada tanggal 2 Oktober 2024 yang tersebar di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, hingga Papua Selatan.