Pemerintah dan BI Sepakati Penguatan Fiskal Moneter di Gedung DPR

Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (29/6/2026), guna membahas penguatan kebijakan fiskal dan moneter nasional. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet, deputi gubernur BI, serta jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dilansir dari Detik Finance, agenda tersebut mengevaluasi aspek makroekonomi, pengelolaan fiskal, hingga stabilitas sektor riil. Selain menjaga fondasi ekonomi, sinergi lintas lembaga ini difokuskan untuk merespons dinamika ketidakpastian global yang mulai berdampak pada situasi domestik.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penyelarasan langkah antarlembaga menjadi kunci utama demi menjaga momentum perekonomian nasional, termasuk dalam memastikan pemenuhan kebutuhan energi untuk sektor manufaktur.

"Memang karena ini kebetulan juga sedang berlangsung piala dunia ibarat tim sepak bola, mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi, semua saling memberi masukan, bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan, yang salah satu contohnya adalah berkenan dengan masalah kebutuhan gas untuk industri kita," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Langkah konkret dalam intervensi sektor riil langsung ditunjukkan oleh Kementerian ESDM yang menurunkan harga gas untuk menopang daya saing sektor industri nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) industri dari kisaran US$ 20-23 per MMBTU menjadi US$ 13 per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan maka kami diperintahkan, masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$ 15 sampai US$ 16 dolar per MMBTU. Tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenankan ke Bapak Presiden diturunkan menjadi US$ 13 per MMBTU. Jadi dari US$ 20 sampai US$ 23 per MMBTU sekarang diturunkan menjadi US$ 13 per MMBTU," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Kebijakan penurunan harga energi ini diambil demi memitigasi risiko operasional yang dihadapi manufaktur. Langkah penyesuaian tarif LNG tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menekan potensi pemutusan hubungan kerja.

Dari sisi pemantauan makro, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu menjabarkan tantangan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah yang berisiko memicu inflasi di dalam negeri.

"Karena kita sudah melihat dampak dari ketidakpastian Global misalnya harga minyak meningkat dan dampaknya kepada inflasi yang sudah mempengaruhi inflasi dan daya beli di masyarakat sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujar Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Meskipun indikator fundamental ekonomi domestik dinilai masih berada dalam kondisi yang kokoh, DEN mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Kedua yang disepakati keadaan ekonomi Indonesia sebetulnya secara fundamental cukup baik. Namun kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada kita berarti kita harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust itu tidak terlepas kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang akan bertanggung jawab secara teknis untuk melakukan hal itu," ujar Mari Elka Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Anggota DEN Chatib Basri, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, serta Deputi Gubernur BI Juda Agung, Thomas Djiwandono, dan Filianingsih Hendarta.