IDI Desak Perlindungan Tenaga Medis Pasca Kematian Dokter di TTU

Ikatan Dokter Indonesia menyoroti dugaan kasus bunuh diri seorang dokter akibat intimidasi oknum anggota DPRD Kabupaten Timor Tenggara Utara pada Senin (29/6/2026). Peristiwa tragis ini memicu desakan mendalam untuk membenahi sistem keamanan tenaga medis.

Kematian dr Eliza Princila Utami Pakaenoni (27) diduga akibat depresi setelah mendapat tekanan psikologis saat bertugas. Dilansir dari Detik Health, pihak keluarga mengungkapkan bahwa oknum pejabat legislatif tersebut terindikasi mengonsumsi alkohol.

Pihak keluarga menyatakan telah mengumpulkan keterangan dari puluhan saksi di lokasi kejadian guna melanjutkan penanganan perkara ini ke ranah hukum pidana.

"Setelah kami telusuri, sekitar 23 orang saksi itu (sebut) ada bau miras alkohol saat mereka (anggota DPRD) masuk ke ruang IGD. 23 orang itu siap untuk menjadi saksi ketika kami lanjutkan ke laporan pidana," kata Fabianus Banase, juru bicara keluarga.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bela sungkawa mendalam atas berpulangnya sang dokter sekaligus menyesalkan aksi intimidasi tersebut.

"Kami ikut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga tabah dan sabar," kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Organisasi profesi kedokteran ini menilai insiden kekerasan verbal maupun fisik terhadap tenaga kesehatan di area pelayanan darurat telah berulang kali terjadi.

"Kasus kekerasan fisik atau verbal ini kesekian kali yang terjadi di rumah sakit, terutama di IGD. Motifnya hampir sama, hanya pelaku dan korbannya yang berbeda. Artinya ada sistem yang perlu diperbaiki agar dokter dan nakes yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan bisa bekerja dengan aman," kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Penegasan tersebut diberikan agar para tenaga medis dapat berfokus penuh dalam menjalankan kewajiban profesional mereka tanpa mengkhawatirkan ancaman eksternal.

"Yang dipikirkan adalah menyelamatkan pasien, bukan berpikiran menyelamatkan diri saya." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Pihak asosiasi menyayangkan jika tindakan tidak terpuji ini benar-benar dilakukan oleh oknum pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan masyarakat.

"Kalau yang melakukan masyarakat awam mungkin kita berpikir perlu diedukasi. Tapi kalau yang melakukan adalah pejabat, ini menjadi keprihatinan kita bersama. Pejabat seharusnya menjadi contoh bagaimana bersikap, tapi malah seperti ini," kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Guna menuntaskan persoalan ini, PB IDI mendesak agar proses hukum dijalankan secara adil guna membuka fakta yang sebenarnya.

"Tentu saja ini harus diselesaikan secara hukum agar semuanya bisa terbuka, yang salah bisa mendapatkan hukuman." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Namun, penegakan hukum dinilai tidak cukup tanpa adanya perombakan regulasi operasional demi menjamin keselamatan nakes di seluruh fasilitas kesehatan.

"Yang paling penting adalah perbaikan sistem. Jangan sampai kejadian ini terulang di tempat lain." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Langkah taktis kini diambil melalui koordinasi Bidang Pembelaan dan Pembinaan Anggota bersama Kementerian Kesehatan guna mengadvokasi kasus penindasan ini.

"IDI dilibatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk ikut berperan dalam pembinaan, kesejahteraan, and advokasi anggota. Hari ini kami juga mendapat undangan untuk ikut menyelesaikan kasus ini," kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Di sisi lain, potensi konflik di ruang perawatan darurat sering kali bermula dari ketidakpahaman masyarakat terhadap mekanisme rujukan pasien.

"Sering kali keluarga menganggap pasien dibiarkan, padahal dokter sedang melakukan proses rujukan sesuai SOP." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Ketegangan juga kerap muncul akibat penerapan skala prioritas kedaruratan yang mendahulukan pasien kritis ketimbang urutan kedatangan administratif.

"Datang belakangan bisa lebih dulu ditangani karena kondisinya lebih gawat. Ini yang sering menimbulkan salah persepsi." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Oleh karena itu, publik diharapkan mampu menahan emosi dan mencermati kondisi lapangan secara objektif demi menjaga kondusivitas bersama.

"Kita semua harus sama-sama menahan diri dan tahu diri. Jangan terlalu cepat marah atau mengeluarkan kata-kata keras. Lihat dulu situasi yang sedang terjadi." kata dr Telogo Wismo Agung Durmanto, Sekretaris Jenderal PB IDI.

Berdasarkan penjelasan organisasi medis, terciptanya lingkungan kerja yang aman memerlukan pelaksanaan peran yang seimbang dari seluruh elemen pemangku kepentingan.