Pemerintah Vietnam Jadikan Rumah Susun Sewa Pilar Strategis Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Vietnam menetapkan pembangunan rumah susun sewa sosial sebagai pilar strategis infrastruktur kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2030 demi mengatasi ketimpangan pasar properti yang ekstrem. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga hunian di kota-kota besar yang telah mencapai 25 hingga 30 kali lipat dari pendapatan tahunan rata-rata penduduk.

Krisis ketersediaan hunian terjangkau ini memicu respons tegas dari otoritas tertinggi negara. Pemerintah menginstruksikan perombakan regulasi guna mempercepat pembangunan sekaligus memperketat pengawasan aliran distribusi unit agar tepat sasaran.

Dalam rapat koordinasi mengenai pelaksanaan Instruksi Nomor 34-CT/TW pada 19 Mei, pemimpin negara menegaskan arah kebijakan baru bagi sektor papan. Sektor perumahan kini diarahkan murni untuk memenuhi fungsi akomodasi masyarakat jelata, bukan sebagai instrumen komoditas keuangan.

"Het woningbeleid in de nieuwe periode moet worden vormgegeven met een nieuwe denkwijze en een nieuwe visie, zodat iedereen een plek heeft om te wonen. Huizen zijn om in te wonen, niet om zaken te doen of vermogen op te bouwen." kata Sekretaris Jenderal sekaligus Presiden To Lam.

Kepala negara mendesak adanya transparansi total dalam proses penyaringan calon penghuni. Langkah preventif ini diperlukan agar fasilitas yang disubsidi negara tidak disalahgunakan oleh para pemburu rente komersial.

"Het woningbeleid in de nieuwe fase moet worden vormgegeven met een nieuwe mentaliteit en visie, zodat iedereen een plek heeft om te wonen. Wonen is bedoeld om in te leven, niet om te verbouwen of vermogen op te bouwen." tegas To Lam dalam kesempatan evaluasi lanjutan bersama komite pemerintah.

Mantan Direktur Departemen Perencanaan dan Keuangan Kementerian Konstruksi, Dr. Bui Duc Hung, mendukung penuh penataan ulang paradigma pembangunan perkotaan tersebut. Menurutnya, akses hunian sewa yang stabil harus dijamin setara dengan fasilitas publik mendasar lainnya.

"Sociale huurwoningen moeten daarom worden beschouwd als een essentieel onderdeel van de sociale infrastructuur, net als onderwijs, gezondheidszorg of openbaar vervoer." ujar Bui Duc Hung saat diwawancarai oleh kantor berita VNA.

Menindaklanjuti arahan strategis itu, Pemerintah Kota Ho Chi Minh bergerak cepat mengonsolidasikan proyek di wilayahnya. Wakil Sekretaris Komite Partai Ho Chi Minh, Nguyen Phuoc Loc, menggelar pertemuan khusus dengan Becamex Industrial Investment and Development Group pada sore hari tanggal 21 Mei 2026.

Dalam komitmen tersebut, Becamex ditargetkan membangun hampir 58.500 unit hunian pada periode 2025-2026. Jumlah ini mencakup sekitar 29,3% dari total target penyediaan 199.400 rumah sewa sosial yang dicanangkan dalam resolusi kongres partai setempat.

Otoritas kota juga memerintahkan badan pengelola kawasan industri untuk mengintegrasikan lahan hunian pekerja, fasilitas medis, dan pusat budaya dalam perencanaan 29 kawasan industri baru. Evaluasi ketat juga diberlakukan untuk merelokasi pabrik-pabrik lama yang mencemari lingkungan di area pemukiman warga.

Ketua Dewan Direksi Becamex, Nguyen Van Hung, menyatakan kesiapan korporasinya untuk menyukseskan program strategis ini demi memenuhi kebutuhan mendesak para buruh.

Data Kementerian Konstruksi pada kuartal pertama 2026 menunjukkan ketimpangan pasokan yang nyata, di mana dari 40.000 apartemen yang siap jual, segmen rumah sosial hanya tersedia sekitar 7.000 unit. Kondisi ini diperparah dengan harga rata-rata apartemen baru di Hanoi yang menembus 128 juta VND/m² dan Ho Chi Minh sebesar 112:juta VND/m².

Hingga akhir kuartal pertama, total perumahan sosial yang telah diselesaikan di seluruh negeri mencapai 700.000 unit. Pemerintah menargetkan pembangunan 158.723 unit hunian untuk sepanjang tahun 2026, namun realisasi konstruksi baru mencapai 36.300 unit.

Banyak pengusaha menghadapi kendala birokrasi, kelangkaan lahan, dan ketidakpastian insentif pajak. Ketua HoREA, Le Hoang Chau, menyebutkan bahwa regulasi perpajakan yang tidak sinkron membuat insentif pemotongan pajak penghasilan badan hingga 70% bagi pengembang rumah sosial menjadi sulit diterapkan di lapangan.

Dilema finansial ini dirasakan langsung oleh masyarakat kelas pekerja di perkotaan besar yang kesulitan mengakses skema kepemilikan rumah komersial akibat tingginya suku bunga.

"Als je een banklening afsluit om een huis te kopen, blijft de druk om de schuld af te lossen hampir je hele leven lang bestaan. We hebben ooit overwogen een appartement te kopen van zo'n 4 tot 5 miljard VND, maar de maandelijkse betalingen waren te hoog. We werkten praktisch alleen maar om de rente te kunnen betalen," ungkap Pham Tuan, seorang karyawan kantor di Hanoi.