Amerika Serikat dan Iran Saling Serang di Selat Hormuz

Militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah target militer di Iran setelah Teheran dituduh menyerang kapal tanker di Selat Hormuz pada Minggu, 28 Juni 2026, yang memicu serangan balasan Iran ke pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait, seperti dilansir dari Detikcom.

Ketegangan baru ini memicu aksi saling tuduh antara Washington dan Teheran terkait pelanggaran gencatan senjata yang selama ini berjalan rapuh. Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi bahwa pesawat tempur mereka membidik 10 target militer milik Iran di sekitar jalur perairan strategis tersebut.

"Pasukan CENTCOM melancarkan serangan hari ini sebagai tanggapan langsung terhadap agresi Iran yang berkelanjutan terhadap pelayaran komersial," kata Komando Pusat AS.

Pihak militer AS menjelaskan bahwa Iran sebelumnya telah menyerang sebuah kapal tanker minyak berbendera Panama bernama Kiku yang sedang mengangkut lebih dari dua juta barel minyak mentah. Serangan balasan dari AS tersebut menyasar infrastruktur pengawasan, situs pertahanan udara, hingga fasilitas penyimpanan pesawat tanpa awak milik Iran.

"Pesawat tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS melakukan serangan malam ini terhadap 10 target militer Iran di beberapa lokasi di dalam dan dekat Selat Hormuz sebagai tanggapan atas serangan drone Iran terhadap kapal tanker Kiku," demikian bunyi unggahan tersebut.

Merespons tindakan militer AS, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) langsung bergerak dengan menggempur fasilitas militer AS yang berada di kawasan Teluk, yakni di Kuwait dan Bahrain. Iran menegaskan tidak akan tinggal diam atas segala bentuk agresi di wilayah kedaulatan mereka.

"Garda Revolusi menghancurkan delapan fasilitas militer AS yang penting di pangkalan Ali al-Salem di Kuwait dan di pangkalan angkatan naval Armada Kelima di Pelabuhan Salman di Bahrain," kata IRGC dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang Iran juga memperingatkan sekutu AS bahwa serangan ini merupakan bentuk komitmen pertahanan wilayah mereka. Iran menyatakan kesiapan penuh untuk eskalasi yang lebih besar jika intimidasi terus berlanjut.

"Setiap agresi musuh, apa pun dalihnya, bahkan terhadap target yang tidak signifikan… akan dibalas dengan menghancurkan," imbuh pernyataan Garda Revolusi.

Di sisi lain, Pemerintah Bahrain dan Kuwait mengutuk keras serangan rudal serta drone Iran yang menghantam wilayah mereka. Kementerian Luar Negeri Bahrain menilai tindakan Teheran merusak stabilitas regional dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar pertemuan darurat.

Kementerian Luar Negeri Kuwait juga mengeluarkan pernyataan senada yang menegaskan bahwa serangan subuh tersebut melanggar hukum internasional secara terang-terangan.

"Menyampaikan kecaman dan penolakan keras terhadap… terulangnya agresi keji Iran terhadap Negara Kuwait, yang terbaru terjadi pada subuh hari ini, sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatannya," kata Kementerian Luar Negeri Kuwait dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran balik mengecam AS dengan menyebut serangan di pantai selatan mereka sebagai tindakan brutal yang menciderai kesepakatan gencatan senjata dalam nota kesepahaman (MoU).

"Ini sekali lagi menunjukkan bahwa rezim AS tidak menghargai komitmennya dan bahwa mengingkari janji adalah bagian dari sifat rezim ini," demikian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam kunjungannya di Baghdad, turut memberikan peringatan keras kepada pihak luar yang mencoba memodifikasi aturan di Selat Hormuz tanpa persetujuan pihak Tehran.

"Setiap upaya untuk mengadopsi pengaturan baru atau terpisah dibandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih komplid dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, dan akan meningkatkan ketegangan, seperti yang kita saksikan dalam dua malam terakhir," kata Araghchi dalam konferensi pers.

Araghchi kemudian menawarkan opsi pembentukan kerangka kerja keamanan terpadu yang murni melibatkan negara-negara di kawasan Teluk tanpa campur tangan asing.

"Kita harus mencapai kerangka kerja baru yang mencakup semua negara di kawasan ini dan tanpa kehadiran atau campur tangan negara mana pun dari luar kawasan," kata Abbas Araghchi.