Shadow AI dan Masalah Infrastruktur Hambat Adopsi AI Sektor Keuangan

Sektor layanan keuangan global tengah memacu adopsi teknologi Kecerdasan Buatan atau AI dengan sangat agresif. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan besar terkait kesiapan tata kelola internal, operasional, dan infrastruktur keras. Kondisi tersebut terungkap dalam laporan tahunan Financial Sector Enterprise Cloud Index ke-8 yang dirilis oleh Nutanix, perusahaan komputasi hybrid multicloud, seperti dilansir dari Detik iNET.

Tekanan regulasi serta kebutuhan operasional kini menjadi titik balik penting bagi industri finansial. Keterlambatan penyediaan fasilitas AI resmi memicu maraknya fenomena Shadow AI, yaitu penggunaan platform kecerdasan buatan oleh karyawan tanpa izin manajemen. Praktik ini berkembang menjadi ancaman serius bagi keamanan data perusahaan.

Riset menunjukkan 66% eksekutif IT mendeteksi adanya penggunaan layanan AI tidak berizin oleh staf mereka. Selain itu, sekitar 86% dari para eksekutif tersebut menyadari bahwa pemakaian platform ilegal ini membawa risiko bisnis yang signifikan.

Kendala Birokrasi dan Ketidaksiapan Infrastruktur

Hambatan utama perluasan skala AI bukan sekadar keterbatasan teknologi, melainkan kerumitan birokrasi. Proses organisasi yang kompleks menjadi penghalang besar ketika lembaga keuangan mencoba meningkatkan kapasitas sistem AI mereka.

Masalah lain terletak pada kapasitas perangkat keras keras internal perusahaan. Sebanyak 68% eksekutif mengakui bahwa infrastruktur on-premises atau internal mereka belum mampu menampung beban kerja komputasi AI yang berat.

Sebagai solusi cepat, 64% perusahaan mengalihkan beban kerja tersebut kepada penyedia jasa pihak ketiga. Di sisi lain, tuntutan AI memicu tren modernisasi, di mana 90% responden sepakat bahwa teknologi ini mempercepat adopsi sistem kontainerisasi.

Utang Kedaulatan Data Lembaga Finansial

Pengalihan operasional ke pihak luar memicu munculnya persoalan Utang Kedaulatan Data atau Sovereignty Debt. Sebanyak 79% organisasi menempatkan kedaulatan data sebagai prioritas utama karena mereka mengelola informasi yang sangat sensitif. Namun, terjadi ketidakselarasan karena 62% dari organisasi tersebut masih mengoperasikan beban kerja berbasis kontainer di layanan public cloud. Ketidaksesuaian tata kelola inilah yang memicu tumpukan utang kedaulatan data.

Lembaga keuangan kini diwajibkan melakukan penyelarasan terpadu antara infrastruktur, proses operasional, dan tata kelola internal. Langkah ini diperlukan agar implementasi AI skala besar dapat berjalan aman dan mematuhi regulasi. "Di seluruh wilayah Asia Pasifik dan Jepang (APJ), persaingan kini bukan lagi sekadar tentang siapa yang memiliki model AI paling canggih, melainkan tentang siapa yang mampu meningkatkan skala penerapannya secara aman dan bertanggung jawab," kata Jay Tuseth.

Jay Tuseth selaku Vice President & General Manager APJ di Nutanix menambahkan bahwa pemenang kompetisi ini bukanlah pihak dengan anggaran komputasi terbesar. Pemenang sesungguhnya adalah lembaga yang berhasil menyelaraskan infrastruktur dengan regulasi regional serta kedaulatan data lewat platform kontainer yang fleksibel. Riset global ECI kedelapan ini dikerjakan oleh Wakefield Research pada November 2025. Survei tersebut mengumpulkan data dari 1.600 eksekutif bidang cloud, IT, dan engineering pada perusahaan yang memiliki minimal 500 karyawan di 14 negara, termasuk Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat.