Presiden Prabowo Pangkas Jumlah BUMN Guna Efisiensi Anggaran Negara

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran untuk menciptakan efisiensi anggaran negara pada Minggu (28/6/2026). Langkah penertiban ini diambil karena banyak perusahaan pelat merah yang mengalami pembengkakan biaya operasional atau overhead sehingga membebani keuangan rakyat.

Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para guru besar dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Evaluasi ini bermula saat kepala negara menanggapi usulan mengenai alokasi dana riset perguruan tinggi yang diambil dari sebagian laba BUMN.

"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak?

Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya," kata Prabowo.

Pemerintah menyoroti banyaknya BUMN yang tidak menghasilkan keuntungan namun negara tetap berkewajiban membayar gaji para direksi hingga komisaris. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan ulang terhadap ekosistem perusahaan negara tersebut kini sedang berjalan.

"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo berdiskusi langsung dengan Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai target jumlah pemangkasan. Dari total lebih dari 1.000 perusahaan, pemerintah telah menutup 200 BUMN dan memproyeksikan restrukturisasi final hingga menyisakan sekitar 250 perusahaan saja.

"Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Gimana Pak Dony?

Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?" tanya Prabowo.

Pengurangan jumlah BUMN ini diklaim akan memotong jalur birokrasi dan menghemat pengeluaran negara untuk menggaji ribuan jajaran direksi serta komisaris dari perusahaan yang tidak produktif.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," lanjut Prabowo.