Pemerintah Bentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia Tata Ekspor SDA

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara resmi membentuk BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia untuk mengontrol tata kelola ekspor sumber daya alam strategis mulai Juni 2026.

Langkah ini diambil guna menghentikan praktik manipulasi harga ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas global seperti minyak sawit mentah serta batu bara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan dalam acara Jogja Financial Festival 2026 pada Jumat, 22 Mei 2026, bahwa pengawasan ketat akan diterapkan pada operasional lembaga baru tersebut.

"Jadi nanti mungkin dari (Kementerian) Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu supaya jalannya sesuai dengan yang didesain," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa metode pengawasan internal akan dilakukan secara tegas, termasuk memantau profil kekayaan para pegawai untuk mencegah potensi suap di pintu ekspor tunggal tersebut.

"Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat, gitu saja. Beratasi dia terima duit. Kan sudah satu pintu. Di sana sudah jelas, di sini sudah jelas. Kalau ada sesuatu pasti di perusahaan-perusahaan itu," tegas Purbaya, Menteri Keuangan.

Sistem satu pintu ini dibentuk karena jalur pengawasan ekspor sebelumnya dinilai rawan kebocoran akibat oknum aparat yang terlibat dalam memfasilitasi eksportir nakal.

"Bea Cukainya juga gampang bocor, jadi Pak Presiden mikir, 'sebaiknya ya sudah beresin sekalian, bikin satu lembaga atau badan pengekspor'. Namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia, di mana semua pengekspor cuma bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," terang Purbaya, Menteri Keuangan.

Melalui integrasi data transaksi ekspor di bawah satu lembaga, pemerintah memproyeksikan lonjakan pendapatan negara secara signifikan dari sektor perpajakan.

"Dengan pendekatan seperti itu, yang tadi under invoicing segala macam sudah hilang. Saya untung income saya bisa naik dua kali lipat, mungkin lebih. Karena dari income tax, dari pajak penghasilan dan lain-lain, dari export tax juga saya untung, dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri," sambung Purbaya, Menteri Keuangan.

Penataan regulasi ini juga bertujuan untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengikut harga menjadi penentu harga di pasar internasional.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono pada tahun 2024 sempat mengonfirmasi kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menentukan nilai jual komoditas sawit domestik.

"Sekarang yang mengatur harga itu bukan kita, melainkan Malaysia dan Rotterdam. Meskipun Indonesia produsen terbesar, pasar perdagangan sawit justru ada di sana. Jadi, kita hanya bisa menerima harga yang mereka tetapkan," kata Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.

Dari sisi manajemen korporasi, Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Rosan Roeslani mengumumkan figur yang ditunjuk untuk memimpin BUMN ekspor baru ini.

"Untuk saat ini, Luke Thomas. Ada Thomas," kata Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara pada Kamis, 21 Mei 2026 di Kompleks Istana Kepresidenan.

Rosan menyatakan pihak manajemen segera mengagendakan pertemuan dengan berbagai asosiasi pengusaha dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia guna menyosialisasikan struktur baru ini.

"Nanti kan kita, ini dulu. Tadi meeting. Nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, para Kadin, Apindo, asosiasi sawit APBI, batubara, semua kita juga sekaligus sosialisasi. Jadi kita pun nanti jam 4," ujar Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara.

Manajemen BPI Danantara saat ini fokus memperkuat jajaran direksi sebelum mempublikasikan susunan lengkap tim kepengusahaan kepada publik.

"Ya ini kan kita lagi dalam tahap untuk menguatkan tim. Nanti kita akan, nanti akan kita tampilkan full-nya tim. Bisa dilihat track record-nya apa, kemampuannya jelas gitu. Seperti kita bangun Danantara dulu," jelas Rosan Roeslani, CEO BPI Danantara.

Kebijakan penunjukan pimpinan profesional ini mendapat tanggapan positif dari parlemen demi memastikan transparansi tata kelola aset negara.

Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji menilai figur pimpinan yang kompeten sangat krusial mengingat skala volume komoditas yang akan dikelola oleh perusahaan tersebut.

"Kompetensi dan integritas adalah kunci karena PT DSI akan mengelola pejualan sumber daya yang sangat besar," kata Muhammad Sarmuji, Sekjen Golkar kepada wartawan pada Jumat, 22 Mei 2026.

Sarmuji berharap kehadiran kepemimpinan baru dapat menghapus rantai birokrasi yang koruptif dan meminimalkan kongkalikong berbasis hubungan personal.

"Tujuannya agar tidak ada penyelewengan lagi. Presiden mungkin bermaksud memutus rantai kongkalikong yang melibatkan perkawanan," kata Muhammad Sarmuji, Sekjen Golkar.

Penunjukan figur profesional dari luar ekosistem industri tradisional diharapkan mampu menutup celah lobi non-teknis dalam transaksi komoditas negara.

"Dengan Luke Thomas sebagai dirut, kemungkinan jalur perkawanan akan lebih minim," tambah Muhammad Sarmuji, Sekjen Golkar.

Sebagai dasar hukum operasional, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan seluruh aktivitas ekspor komoditas strategis melalui BUMN yang ditunjuk.