Permindo Ungkap Harga Ayam Hidup Peternak Merosot Tajam

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengungkapkan harga ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp 13.000 per kilogram pada Sabtu (27/6/2026). Penurunan tajam yang terjadi sejak April 2026 ini dipicu oleh penumpukan pasokan di kandang akibat rendahnya daya beli masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan kerugian besar bagi para peternak karena harga jual berada jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Dilansir dari Detik Finance, biaya produksi saat ini justru mengalami pembengkakan hingga mencapai Rp 22.000 sampai Rp 23.000 per kilogram akibat kenaikan harga sejumlah bahan baku.

Kelebihan pasokan terpantau terjadi hampir di seluruh pusat produksi ayam regional Jawa dan Sumatra. Wilayah Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat mengalami kelebihan stok yang tidak terkendali, bahkan Lampung turut mengirimkan pasokan ayam hidup ke wilayah Jawa Barat dan Jakarta.

Peternak dari Permindo, Asep Saepudin menjelaskan bahwa situasi saat ini merupakan kondisi terburuk yang dihadapi oleh para peternak mandiri.

"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp 15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp 13.000-14.000/kg. Terburuk ini," kata Peternak dari Permindo Asep Saepudin.

Kelebihan stok ini kian tidak terkendali akibat distribusi antarwilayah yang timpang dan melebihi kebutuhan riil pasar saat ini.

"Jawa Tengah sudah oversupply luar biasa. Banten juga, Jawa Barat juga. Artinya produksi di sana sudah melebihi kebutuhan, tapi tidak termonitor.

Jawa Tengah yang oversupply akhirnya mengirim ke Jawa Barat. Jawa Barat juga memasok Jakarta. Lampung juga kadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami tidak bisa masuk ke Lampung," tutur Asep Saepudin.

Penurunan daya beli masyarakat ini juga diperparah oleh masa libur sekolah yang membuat program makan bergizi gratis dihentikan sementara waktu. Sebagai solusi cepat, Permindo mendesak pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk memasukkan kembali komoditas daging ayam ke dalam program bantuan sosial (bansos) guna menyerap pasokan yang melimpah.

Asep Saepudin menambahkan bahwa pengaktifan kembali bansos ayam dan telur dapat membantu menyerap jutaan ekor ayam di tingkat peternak.

"(Bansos) kata Bapanas kemarin jumlah penerimanya sekitar 1,5 juta orang. Nah, kalau itu diaktifkan, berarti 1,5 juta penerima. Kalau satu orang dapat satu ekor seperti dulu dibagi-bagi, berarti sekali penyaluran bisa menyerap sekitar 1,5 juta ekor," ungkap Asep Saepudin.

Intervensi pemerintah dinilai sangat mendesak karena peternak mandiri tidak memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan pengepul. Saat ini, harga transaksi di lapangan melanggar aturan Badan Pangan Nasional yang menetapkan harga acuan pembelian ayam hidup di tingkat peternak sebesar Rp 21.000 hingga Rp 25.000 per kilogram.

Asep Saepudin memaparkan dilema berat yang dihadapi peternak akibat keterbatasan modal dan kewajiban membayar pakan.

"Ketika harga turun mereka banting-bantingan jual karena modal terbatas. Pakan harus dibayar. Kalau ayam nggak dijual, mereka nggak punya uang buat beli pakan berikutnya.

Tapi kalau dijual, harganya hancur. Kalau nggak dijual, ayam makin besar, biaya makin banyak. Itu dilemanya peternak," jelas Asep Saepudin.

Selain masalah bansos, Permindo meminta pemerintah daerah untuk memperketat izin investasi peternakan baru yang terintegrasi. Menurut mereka, investasi seharusnya diarahkan pada pembangunan pabrik pakan, bukan penambahan populasi kandang baru.

Asep Saepudin menyatakan kekhawatirannya terhadap longgarnya pengawasan izin pembangunan kandang baru oleh pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah jangan mudah memberi izin pembangunan kandang baru. Kan izinnya di pemerintah daerah. Investasi kandang terus bertambah.

Integrasi ini juga kadang-kadang mereka bukan cuma membangun pabrik, tapi juga kandang baru. Itu nggak dikontrol oleh pemerintah daerah," ungkap Asep Saepudin.

Ketiadaan kontrol ini dinilai menciptakan ketidakseimbangan pasokan yang mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri.

"Padahal pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dengan total populasi ayam di daerah tersebut. Jangan setiap ada investasi baru langsung diterima. Ujung-ujungnya semua bangkrut," kata Asep Saepudin.