Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK Hadapi Lonjakan Harga Gas Industri

Pemerintah membentuk Satgas Mitigasi PHK yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap 55 ribu buruh akibat tingginya harga gas industri, dilansir dari Detik Finance.

Langkah taktis ini diambil setelah adanya kekhawatiran dari serikat buruh terkait gelombang penonaktifan pekerja menyusul berhentinya operasional sejumlah pabrik. Berdasarkan petunjuk Presiden Prabowo Subianto, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan segera dilakukan demi merumuskan solusi cepat dalam kurun waktu satu hingga dua hari ke depan.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjamin pasokan gas bagi sektor industri agar aktivitas produksi tetap berjalan normal tanpa memerlukan langkah perampingan jumlah karyawan.

"Mungkin dalam satu-dua hari ini kita akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya," tegas Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara setelah menghadiri rapat bersama pemangku kepentingan di DPR pada Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mencatat ancaman kehilangan pekerjaan sudah nyata terjadi di lapangan akibat beban biaya energi yang membengkak.

"55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan itu PT Granito. Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK," beber Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI.

Andi Gani menambahkan bahwa pertemuan dengan jajaran legislatif diharapkan dapat segera menghasilkan keputusan regulasi yang berpihak pada penyelamatan industri nasional.

"Rapat tadi memutuskan dalam waktu satu dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Ini dapat saya katakan sangat kritis," tegas Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI.

Sebelumnya, langkah responsif juga diambil oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri guna mencari kejelasan solusi penyesuaian harga energi tersebut.

Interaksi telepon itu terjadi di tengah agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta Pusat pada Selasa (23/6/2026) lalu.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi ini saya tadi udah rancang pidato cuman buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR saat berbicara di mimbar.

Sufmi Dasco Ahmad kemudian langsung mempertanyakan ketersediaan jalan keluar dari pihak Pertamina terkait keluhan harga gas yang disampaikan oleh perwakilan buruh.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato saya mau tanya dulu soal gas industri apakah ada jalan keluar?" sambung Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR.

Merespons hal tersebut, Direktur Utama Pertamina menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku anak usaha yang menangani distribusi gas.

"Saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN, dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian, tentunya setelah mengikuti penyesuaian molekul dari LNG," jawab Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina melalui pengeras suara.

Simon Aloysius Mantiri juga menekankan dukungan penuh BUMN energi tersebut untuk menjaga daya saing sektor industri nasional melalui harga yang lebih kompetitif.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan, dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," kata Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina.