Dudung Abdurachman Terima Keluhan Dampak Penghentian Makan Bergizi Gratis

Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman menerima aduan mengenai dampak penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia yang menyoroti kerugian bagi penyelenggara, pekerja dapur, hingga pelaku UMKM penyedia bahan baku.

Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur ini sangat memengaruhi kondisi ekonomi para relawan yang menggantungkan pendapatan mereka dari keberlangsungan program tersebut.

"Ada tiga hal tadi dari Mas Jefri ya? Nah, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung.

Masalah lain yang muncul adalah penurunan harga bahan pangan di pasar yang terjadi akibat hilangnya permintaan dari dapur program MBG, bukan karena pasokan komoditas yang melimpah.

"Yang kedua, dampak dari UMKM yang sekarang mencuat bahwa BGN selama libur sekolah itu ditutup, kemudian harga-harga menjadi murah padahal dari pihak aliansi menyampaikan justru karena tidak ada yang beli bahan-bahan baku itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, pihak aliansi juga melaporkan adanya penundaan atau moratorium operasional pada 15.000 dapur yang pembangunannya telah selesai dari total target sebanyak 27.000 dapur.

"Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting ini adalah tentang moratorium. Dari 27.000 dapur dan ada sekitar 15.000 ini sudah selesai. Ini miliaran. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya.

Persoalan ini dinilai semakin krusial terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kontraknya sudah berjalan dan bahkan telah dijadikan agunan ke perbankan.

"Terutama yang di 3T. Ada yang sekitar 1.200 ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," lanjut Dudung.

Pemerintah menyatakan tetap memegang komitmen penuh terhadap kelanjutan program ini, di mana jeda operasional selama liburan sekolah ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola.

"Kami memahami bahwa implementasi surat edaran tersebut menimbulkan berbagai perhatian dari masyarakat maupun para mitra penyelenggara. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan," ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kantor Staf Presiden akan meneruskan seluruh aspirasi dari kelompok relawan ini kepada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Beberapa hal tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan relawan tentunya ini sebagai bahan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kepada BGN agar ditentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sehingga nantinya tidak berdampak buruk kepada pihak penyelenggara maupun relawan," ujarnya.