Dudung Abdurachman Terima Keluhan Dampak Penghentian Sementara Program MBG

Operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dihentikan sementara selama masa libur sekolah memicu keluhan dari berbagai kalangan masyarakat. Keluhan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan ekonomi para penyelenggara hingga pekerja lapangan.

Kondisi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman, seperti dilansir dari Detikcom. Pihaknya mendapatkan laporan menyangkut hambatan pemenuhan ekonomi tersebut setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) itu menyoroti tiga permasalahan utama. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah nasib para pekerja dapur penunjang program.

"Ada tiga hal tadi dari Mas Jefri ya? Nah, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung.

Masalah berikutnya menyasar sektor hilir pangan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selaku penyedia komoditas baku. Aliansi tersebut melaporkan bahwa penurunan harga pangan saat ini bukan dipicu oleh ketersediaan stok yang melimpah.

Kondisi penurunan harga tersebut terjadi karena anjloknya angka permintaan pasar. Hal ini merupakan imbas langsung dari berhentinya aktivitas dapur umum program MBG selama masa liburan sekolah bergulir.

"Yang kedua, dampak dari UMKM yang sekarang mencuat bahwa BGN selama libur sekolah itu ditutup, kemudian harga-harga menjadi murah padahal dari pihak aliansi menyampaikan justru karena tidak ada yang beli bahan-bahan baku itu sendiri," ujarnya.

Persoalan ketiga yang menjadi perhatian serius KSP berkaitan dengan kebijakan penundaan sementara atau moratorium pembangunan fasilitas. Berdasarkan target awal, pemerintah merencanakan pembangunan 27.000 dapur MBG di berbagai wilayah.

Hingga saat ini, sebanyak 15.000 unit dapur dilaporkan telah selesai dibangun oleh pihak pelaksana. Kendati memakan anggaran besar, ribuan fasilitas penunjang pasokan gizi tersebut belum bisa dioperasikan sepenuhnya.

"Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting ini adalah tentang moratorium. Dari 27.000 dapur dan ada sekitar 15.000 ini sudah selesai. Ini miliaran. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi," ujarnya.

Kendala operasional ini dirasakan sangat mendesak terutama bagi para mitra yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sebanyak 1.200 unit kerja di kawasan tersebut mengalami kendala realisasi operasional lapangan.

"Terutama yang di 3T. Ada yang sekitar 1.200 ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," lanjut Dudung.

Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, pihak KSP menyatakan komitmen penuh pemerintah untuk tetap melanjutkan program MBG. Kebijakan jeda operasional selama libur sekolah diklaim sebagai langkah evaluasi demi memperbaiki sistem tata kelola.

"Kami memahami bahwa implementasi surat edaran tersebut menimbulkan berbagai perhatian dari masyarakat maupun para mitra penyelenggara. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan," ujarnya.

Guna menindaklanjuti tuntutan relawan, KSP berencana membawa poin aspirasi ini kepada jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pengawalan berkala akan terus berjalan demi menjaga mutu pelayanan publik sekaligus efisiensi pemanfaatan anggaran negara.

"Beberapa hal tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan relawan tentunya ini sebagai bahan bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kepada BGN agar ditentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut sehingga nantinya tidak berdampak buruk kepada pihak penyelenggara maupun relawan," ujarnya.