Pemerintah Vietnam Gencarkan Operasi Pemberantasan Barang Palsu dan Penyelundupan

Pemerintah Vietnam mengintensifkan operasi penegakan hukum terpadu di berbagai wilayah untuk memberantas jaringan penyelundupan, penipuan perdagangan, dan peredaran barang palsu yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Langkah tegas ini diambil menyusul instruksi Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung pada 5 Mei 2026 yang memerintahkan operasi khusus selama 45 hari sejak 7 hingga 30 Mei 2026 untuk meningkatkan penegakan hukum kekayaan intelektual sebesar 20 persen dibanding tahun lalu.

Dalam perkembangannya, Divisi Polisi Ekonomi Kepolisian Ho Chi Minh City menahan seorang pemilik usaha bernama Nguyen Tran Viet Hoang (33) pada 20 Mei 2026 setelah menggerebek tiga gerai K.W Sneaker secara serentak.

Petugas menyita hampir 1.500 pasang sepatu tiruan merek Nike, Adidas, New Balance, dan Onitsuka Tiger tanpa dokumen resmi dengan nilai perkiraan mencapai lebih dari 3,3 miliar dong Vietnam atau sekitar US$125 ribu.

Selain kepolisian, pasukan bea cukai di pos perbatasan juga mendeteksi berbagai pelanggaran besar pada pengiriman barang transit dari Tiongkok, seperti penyitaan 12.140 syal, 11.830 topi, dan 960 masker palsu bermerek Harley-Davidson di Gerbang Perbatasan Internasional Ta Lung pada 17 Mei 2026.

Petugas Bea Cukai Gerbang Perbatasan Internasional Binh Hiep juga mengamankan puluhan pasang sepatu palsu serta ratusan suku cadang sepeda motor yang tidak dideklarasikan dari kontainer milik Loc Thanh Trading and Import-Export Company Limited pada 12 Mei 2026.

Sementara itu, aparat manajemen pasar di wilayah Lao Cai dan Quang Ngai turut memperketat pengawasan, termasuk menyasar sektor e-commerce dan pasar-pasar dataran tinggi yang rawan menjadi jalur peredaran komoditas ilegal.

Tercatat sejak 18 Desember 2025 hingga 14 Maret 2026, otoritas manajemen pasar Lao Cai telah menangani 220 pelanggaran dengan total nilai barang proses melebihi 4,8 billion dong Vietnam, termasuk ribuan liter alkohol tanpa izin, pakaian buatan Tiongkok, hingga barang fesyen palsu.

"Dinas akan memantau perkembangan pasar secara cermat untuk secara proaktif mengembangkan program dan rencana inspeksi dan pengendalian, dengan tujuan untuk segera mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran; terutama di bidang e-commerce," kata Tran Vin Chien, Wakil Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Provinsi Lao Cai.

Pihak berwenang setempat terus melakukan pengintaian berkala pada kawasan-kawasan rawan penipuan perdagangan.

"Unit ini akan mengarahkan tim-tim lokal untuk berkoordinasi dengan pasukan fungsional guna melakukan inspeksi tematik; melakukan pengintaian di daerah-daerah di mana pelanggaran sering terjadi; dan pada saat yang sama, memperkuat penyebaran informasi tentang cara mengidentifikasi barang asli dan palsu kepada masyarakat," tegas Tran Van Chien.

Penindakan di pasar dataran tinggi seperti Pasar Coc Ly juga memaksa pedagang kecil yang kedapatan menjual produk makanan tanpa asal-usul jelas untuk langsung memusnahkan barangnya di tempat.

"Melihat orang lain merekomendasikan produk itu bagus, saya membawanya pulang untuk mencobanya dan menjualnya kembali. Setelah menerima informasi dari pihak berwenang, keluarga saya menjadi sadar akan risiko perdagangan barang yang tidak diketahui asal-usulnya dan telah berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut," ujar Sung Seo Phu, seorang pemilik barang dari komune Xuan Quang.

Petugas di lapangan mengakui bahwa kendala utama di wilayah pegunungan adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi bisnis dan otentisitas produk.

"Pasukan manajemen pasar telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat inspeksi dan pengawasan. Namun, di pasar, sebagian besar pembeli dan penjual adalah etnis minoritas dari daerah pegunungan, sehingga kesadaran mereka tentang asal dan kualitas barang masih terbatas," kata Do Trong Dai, petugas dari Tim Manajemen Pasar No. 7.

Kasus-kasus pelanggaran yang ditemukan oleh seluruh jajaran penegak hukum Vietnam saat ini sedang diproses dan diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.