Kapolri Mutasi 190 Kapolres di Seluruh Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan perombakan jabatan besar-besaran terhadap 190 Perwira Menengah yang menjabat sebagai Kapolres, Kapolrestro, dan Kapolresta di seluruh Indonesia pada Kamis (25/6/2026). Langkah penyegaran institusi skala nasional ini secara sah dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penerbitan tujuh Surat Telegram rahasia sekaligus. Ketentuan pemindahan tugas tersebut meliputi ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, dan ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel.

Selanjutnya, keputusan mutasi juga tertuang dalam ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, serta ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Salah satu perwira yang masuk dalam daftar rotasi tersebut adalah Kapolresta Malang Kota Polda Jatim, AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno. Pihak Mabes Polri menyatakan bahwa pergeseran posisi ini merupakan langkah reguler untuk menyegarkan performa organisasi.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026). Di luar agenda rotasi struktural ini, kepolisian juga menerapkan kebijakan khusus mengenai masa bakti personel berdasarkan regulasi terbaru.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 kini memberikan ruang bagi korps kepolisian untuk mempertahankan anggota yang memiliki keahlian spesifik di atas rata-rata walau telah memasuki usia pensiun. Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara di sela-sela agenda Puncak Bakti Kesehatan Dalam Rangka Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026 di Lapangan Sepolwan Lemdiklat Polri, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Meskipun batas usia pensiun telah diperpanjang menjadi 59 tahun untuk Bintara-Tamtama serta 60 tahun bagi Perwira, aturan ini tetap fleksibel demi kepentingan organisasi.

“Bagi yang memiliki keahlian khusus ataupun berdasarkan kebutuhan organisasi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang dan juga ada prerogatif dari Bapak Presiden,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Masa perpanjangan dinas bagi personel dengan kualifikasi khusus seperti bidang teknologi, forensik, hingga penyidikan berat diatur paling lama satu tahun. “Dalam pelaksanaannya kemudian diatur dengan peralihan sehingga kemudian semuanya bisa tetap berjalan dan kesehatan organisasi juga tetap terjaga,” tambah Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berdasarkan salinan undang-undang di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, regulasi ini juga memperbolehkan personel Polri mengisi jabatan tertentu di luar organisasi kepolisian pada kementerian atau lembaga yang membidangi penegakan hukum dan keamanan masyarakat.