Korsel Perluas Kemampuan Drone dan Anti-Drone Hadapi Ancaman Korut

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan strategi baru untuk memperluas kemampuan drone dan sistem anti-drone sebagai langkah menangkal ancaman dari Korea Utara. Langkah pertahanan terbaru ini diambil setelah memetik pelajaran penting dari konflik yang saat ini terjadi di Ukraina dan Timur Tengah, dikutip dari Detikcom. Seoul berencana mengakuisisi 20.000 drone militer berbiaya rendah dan memproduksi 110.000 drone hingga tahun 2029 untuk dikerahkan ke garis depan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu Back, menyatakan bahwa drone kini menjadi pengubah permainan dalam pertempuran modern.

"Konflik terkini di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan dengan jelas bahwa drone telah muncul sebagai game changer di medan pertempuran," kata Ahn saat berbicara kepada wartawan di Seoul. "Drone tidak boleh lagi hanya menjadi peralatan yang digunakan oleh sejumlah unit terbatas, melainkan harus menjadi alat tempur yang digunakan secara luas," cetusnya.

Seluruh sistem drone militer ini akan mengandalkan komponen lokal demi alasan keamanan, sekaligus menghindari penggunaan suku cadang asal China. "Korea Utara juga terus mengembangkan berbagai kemampuan kendaraan udara tak berawak, yang menimbulkan ancaman kian besar tidak hanya bagi fasilitas militer Korea Selatan, tetapi juga bagi infrastruktur nasional yang viral dan target-target sipil," ujar Ahn.

Pemerintah Korea Selatan kini mempercepat pengerahan Sistem Serang Tempur Nirawak Jarak Jauh Korea (K-LUCAS) yang mirip dengan sistem LUCAS Amerika Serikat. Selain drone pengintai jarak pendek dan loitering munition, militer setempat juga tengah mengembangkan kawanan drone berbasis kecerdasan buatan. Sistem penangkal drone di wilayah perbatasan akan dipasang mulai tahun depan, diikuti dengan penambahan senjata laser serta gelombang mikro berdaya tinggi.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan turut menegaskan rencana melatih 500.000 personel "prajurit drone" menggunakan 60.000 unit drone komersial domestik.

Komando Operasi Drone yang dibentuk pada tahun 2023 kini direorganisasi menjadi Markas Besar Drone Pertahanan baru setelah menuai sorotan publik. Komando tersebut menjadi pusat perhatian setelah operasi drone ke Pyongyang pada Oktober 2024 yang diinisiasi mantan Presiden Yoon Suk Yeol terungkap. Yoon Suk Yeol sendiri telah dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena terbukti mengirim drone ke Korea Utara untuk memicu situasi krisis politik.