DPR Minta Badan Gizi Nasional Akomodasi Pasien TBC Penerima Makanan Gratis

Komisi IX DPR RI mendukung usulan Kementerian Kesehatan agar penderita tuberkulosis dimasukkan sebagai penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis guna mempercepat pemulihan fisik para pasien.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini pada Kamis (25/6/2026), dilansir dari Detikcom. Langkah ini dinilai penting karena pemenuhan gizi penderita TBC dapat meringankan beban penyakit yang diderita.

"Saya menghargai permintaan Menkes untuk memberikan MBG kepada penderita TBC, karena akan meringankan beban penyakitnya," kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Yahya menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional saat ini sedang melakukan pemfokusan ulang dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita demi mencegah stunting.

"Sehingga memberikan prioritas kepada kelompok 3B menjadi sangat penting. Dari 25 juta jumlah 3B baru 9,9 juta atau 38% penerima manfaat dari 3B. Ini masih jauh dari target yang ditetapkan," ujarnya Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan bahwa angka kasus penyakit penyerang paru-paru ini di Indonesia tergolong sangat tinggi secara global.

"Saya berharap permintaan Menkes bisa diakomodir oleh BGN, karena kasus TBC di Indonesia sangat tinggi. Ada sekitar 1 juta kasus dan ada sekitar 125 ribu kematian setiap tahun, dan Indonesia nomor 2 di dunia negara paling banyak mengalami penderita TBC setelah India. Sehingga penanganan TBC harus menjadi prioritas. Termasuk pemenuhan gizinya," jelas Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga memberikan pandangan normatif mengenai kondisi kesehatan para penderita TBC di lapangan.

"Harus diakui penderita TBC rata-rata diidap oleh pasien dengan kondisi gizi buruk," kata Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Irma menilai pengajuan dari pihak kementerian tersebut merupakan langkah yang rasional untuk direalisasikan.

"Oleh karena itu, wajar jika Pak Menteri ingin agar penderita TBC menjadi salah satu penerima manfaat MBG," sambung Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Kendati demikian, Irma memberikan catatan kritis mengenai kesiapan basis data pemerintah terkait lokasi dan identitas pasien agar penyaluran tidak salah sasaran.

"Namun memang harus diakui pendistribusiannya yang harus juga jadi pertimbangan. Terutama jika keberadaan pasien ini data by name by address-nya belum cukup baik," ujarnya Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Pihak parlemen berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program nasional ini pasca-adanya perombakan struktur kepemimpinan di lembaga terkait.

"Komisi IX pasca-pergantian pimpinan BGN sudah bersepakat untuk mengevaluasi tata kelola SDM dari daerah sampai pusat, mengatur juklak-juknis anggaran sampai kualitas menu. Semoga, setelah semua dievaluasi, MBG akan makin baik dan tepat sasaran," tutur Irma Suryani Chaniago, Anggota Komisi IX DPR.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan landasan ilmiah dan rujukan internasional yang mendasari pengusulan kebijakan penambahan kategori penerima bantuan pangan ini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/6).

"Dari hasil penelitian jurnal-jurnal internasional dan sudah diterapkan juga di India dan China, orang yang penderita TBC diobati kan selama enam bulan sampai 12 bulan itu daya tahan kondisi fisiknya itu lemah. Sehingga kalau dia bisa mendapatkan asupan gizi yang cukup atau sedikit lebih, itu akan memperkuat dan mempercepat pemulihannya ya," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Menteri Kesehatan juga mengutarakan data fatalitas penyakit ini yang terjadi dalam hitungan menit di dalam negeri saat berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang.

"Jadi kita ngomong lima menit, yang meninggal dua di Indonesia TBC. Itu sebabnya kemarin saya bicara dengan Ibu Nanik kan ingin meningkatkan, memfokuskan penyaluran MBG targetnya ke siapa saja," kata Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.

Budi menegaskan bahwa intervensi gizi dari luar kementeriannya merupakan faktor krusial yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan sektor kesehatan masyarakat.

"Dia nanya ke saya kan, saya bilang, 'Bu, MBG itu sangat membantu saya memecahkan masalah kesehatan karena gizi itu adalah faktor risiko yang besar, sama seperti polusi udara itu faktor risiko yang di luar wewenang saya ada di Ibu sekarang, tapi saya sangat butuh itu bagus," sambung Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan.