TASPEN Perluas Akses Layanan Publik di 134 Mal Pelayanan Publik

PT TASPEN (Persero) mengambil langkah strategis untuk memperkuat transformasi pelayanan publik dengan memperluas jangkauan operasionalnya. Integrasi layanan kini menyasar 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, serta memanfaatkan platform MPP Digital Nasional.

Dikutip dari Detikcom, perluasan jangkauan ini dirancang agar Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris dapat mengakses layanan secara lebih cepat dan terintegrasi. Terobosan ini mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, dalam acara Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta.

Kehadiran TASPEN di dalam ekosistem MPP menyatukan berbagai kebutuhan administrasi peserta dalam satu gerbang terpadu. Beberapa layanan utama yang dapat diakses meliputi konsultasi informasi, pengurusan klaim, hingga pengelolaan administrasi kepesertaan dan pensiun.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan pentingnya efektivitas kehadiran lembaga ini di tengah pusat pelayanan terpadu milik pemerintah daerah tersebut. Kontribusi aktif TASPEN dinilai memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses birokrasi.

"Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, namun harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan," kata Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Merespons apresiasi tersebut, Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi memegang peranan krusial. Kehadiran TASPEN sebagai bagian dari MPP berfungsi mendekatkan konektivitas pelayanan pemerintah dengan masyarakat umum.

"Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi," kata Henra.

Pemanfaatan teknologi digital juga dioptimalkan agar jangkauan pelayanan tidak terbatas secara fisik. Kemudahan akses ini memangkas jarak bagi peserta yang ingin mengurus hak jaminan sosial mereka tanpa harus mendatangi kantor cabang konvensional.

"Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta dimanapun mereka berada," kata Henra.

Pengembangan sistem pelayanan publik lewat MPP Digital Nasional ini diposisikan sebagai pilar transformasi korporasi menjadi Center of Excellence. Fokus utamanya bertumpu pada digitalisasi, kolaborasi antarlembaga, dan perluasan jangkauan.

Langkah ini diselaraskan dengan agenda nasional guna menunjang tata kelola pemerintahan yang efektif. TASPEN berkomitmen menyukseskan program kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terutama yang tertuang dalam Asta Cita demi mewujudkan birokrasi yang responsif.

"Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Henra.