DPR Desak PT Pos Indonesia Percepat Transformasi Digital dan Integrasi Layanan

PT Pos Indonesia dinilai harus segera mempercepat langkah transformasi digital serta melakukan integrasi pada seluruh layanannya. Langkah ini mencakup penguatan pada segmen logistik dan marketplace guna meningkatkan efisiensi.

Dikutip dari Detik Finance, pembenaran tata kelola serta utilisasi jaringan nasional yang masih terfragmentasi perlu disatukan ke dalam satu kanal manajerial. Hal tersebut krusial dilakukan demi menghadapi ketatnya persaingan bisnis.

"Keberhasilan PT Pos Indonesia di masa depan sangat bergantung pada strategi dan kemampuan tata kelola dalam mengonversi jaringan fisik yang masif menjadi ekosistem logistik digital yang mampu bersaing secara head-to-head dengan bisnis swasta yang semakin beragam. PT Pos Indonesia memiliki keunggulan berupa sarana dan prasarana yang nyasar tidak dimiliki oleh usaha swasta lainnya," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Doni Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Doni Akbar mengingatkan agar perusahaan tidak sekadar bersandar pada sejarah panjang maupun prasarana yang telah dimiliki. Lompatan besar dalam tata kelola sangat diperlukan agar rencana modernisasi tidak berhenti sebagai slogan semata.

Peta jalan yang jelas harus diimplementasikan secara nyata di lapangan. Target utamanya adalah menekan biaya logistik nasional secara signifikan sekaligus memenangkan persaingan melawan korporasi swasta.

"Efektivitas PT Pos Indonesia dapat diukur dari dua indikator utama, seberapa cepat ia mampu mengonsolidasi layanannya untuk masyarakat, dan seberapa tangguh ia berdiri sebagai korporasi mandiri di tengah pasar yang tidak mengenal belas kasihan pada BUMN yang lambat bertransformasi," katanya.

Fokus pada bisnis inti logistik disarankan menjadi penggerak utama pertumbuhan perusahaan. Selain aspek operasional, peningkatan kualitas layanan dan pemanfaatan teknologi digital juga mutlak diperkuat.

Perusahaan pelat merah ini juga dituntut memperluas kemitraan strategis dengan sektor swasta maupun sinergi antar-BUMN. Kerja sama dengan pemerintah menjadi benteng agar operasional perusahaan tidak tergilas oleh efisiensi modal pihak swasta.

"Dengan jaringan layanan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, PT Pos Indonesia menjadi salah satu aset strategis negara dalam memastikan kehadiran layanan publik hingga ke pelosok negeri khususnya dalam bidang penyelenggaraan layanan pos nasional, dan distribution logistik," tambahnya.

Doni Akbar mengharapkan keberadaan jejaring ini mampu menjadi instrumen negara untuk memeratakan konektivitas pembangunan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar penugasan dari pemerintah tidak justru menjadi beban finansial bagi perusahaan.