Negara Kekuatan Menengah Bentuk Jaringan Keamanan Baru di Laut Cina Selatan

Kawasan Laut Cina Selatan kini tidak lagi sekadar menjadi panggung persaingan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat. Dilansir dari Detikcom, ketegangan di wilayah tersebut mulai bergeser seiring munculnya jaringan keamanan baru yang diinisiasi oleh negara-negara kekuatan menengah.

Jaringan ini tidak terbentuk melalui aliansi formal, melainkan lewat kesepakatan akses, pengadaan rudal, pembicaraan intelijen, latihan keamanan laut, hingga konsultasi pertahanan bersama. Langkah konkret terlihat saat Filipina dan Vietnam memperkuat kemitraan strategis melalui nota kesepahaman pertahanan pada 1 Juni.

Kerja sama tersebut memperluas interaksi otoritas keamanan laut kedua negara yang sebelumnya telah berjalan. Hubungan ini diwujudkan lewat pembentukan jalur komunikasi langsung serta mekanisme pencegahan insiden di perairan.

Penguatan lini pertahanan juga ditandai dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan. Pejabat India menyatakan New Delhi telah menandatangani kesepakatan bernilai 629 juta dollar AS atau sekitar Rp11,28 triliun untuk menyuplai sistem rudal jelajah supersonik BrahMos ke Vietnam.

Hanoi menjadi negara Asia Tenggara kedua yang mengonfirmasi pembelian rudal hasil pengembangan India dan Rusia tersebut. Sebelumnya pada 2022, Filipina telah mengamankan kontrak senilai 375 juta dollar AS atau sekitar Rp6,73 triliun untuk tiga baterai rudal serupa.

Di sisi lain, Tokyo dan Manila kian mempererat hubungan keamanan secara operasional. Perjanjian Akses Timbal Balik yang berlaku sejak September tahun lalu memperluas pengerahan pasukan di kedua negara, disertai pembicaraan baru mengenai pertukaran informasi rahasia pertahanan.

Kemitraan strategis juga meluas ke bagian selatan kawasan. Australia dan Indonesia telah menandatangani "Traktat Jakarta" pada Februari, sebuah pakta keamanan yang mengharuskan kedua negara mengadakan konsultasi berkala di tingkat tertinggi.

Strategi Pencegahan Konflik Multilateral

Rangkaian kesepakatan ini tidak membentuk blok militer seperti NATO. Meski demikian, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Institute, Hunter Marston, menilai kesepakatan tersebut memperlihatkan upaya kolektif negara kekuatan menengah untuk mempersulit tekanan sepihak di laut.

Marston menggarisbawahi adanya kekhawatiran bersama terhadap tindakan Cina serta keinginan menjaga kawasan tetap bebas. Selain itu, negara-negara ini juga mengantisipasi potensi penurunan komitmen keamanan dari pihak Amerika Serikat.

"Meskipun mereka tidak selalu memiliki pandangan yang sama mengenai keamanan kawasan atau tingkat dukungan yang sama terhadap kehadiran militer AS, sekarang saatnya bagi negara-negara kekuatan menengah untuk bersatu demi membela kepentingan mereka. Tidak ada satu pun yang cukup kuat untuk melakukannya sendiri," kata Hunter Marston.

"Bahkan Indonesia dan India, yang merupakan kekuatan besar dengan kapasitasnya masing-masing, kini saling mendekat untuk memperkuat keamanan mereka," ujar Hunter Marston melanjutkan.

Filipina tercatat sebagai negara yang bergerak paling agresif sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menjabat pada 2022. Manila kini lebih terbuka dalam mengungkap tekanan dari Beijing di perairan dan memperluas kemitraan di luar Amerika Serikat.

Walau masih memiliki klaim maritim yang saling tumpang tindih, Filipina dan Vietnam dipersatukan oleh kepentingan menghadapi tekanan luar. Hubungan bilateral ini diperkuat lewat latihan bersama otoritas keamanan laut serta kesepakatan penegakan hukum maritim.

"menegaskan kembali posisi unik dan berkelanjutan Vietnam sebagai satu-satunya mitra strategis Filipina di Asia Tenggara." kata Marcos Jr. dalam upacara penandatanganan di Manila.

Menjaga Otonomi Strategis

Peran berbeda diambil oleh India yang bukan merupakan pihak pengklaim di Laut Cina Selatan. Keterlibatan New Delhi melalui penjualan rudal BrahMos memberi dimensi pertahanan yang lebih tegas pada kebijakan "Act East" mereka di kawasan Indo-Pasifik.

Bagi Vietnam, pasokan rudal tersebut berguna memperkuat lini pertahanan pesisir tanpa harus terjebak dalam aliansi formal. Profesor Kebijakan Publik dan Isu Global di Nanyang Technological University, Kei Koga, menilai langkah Hanoi ini bertujuan menjaga otonomi strategis.

"Kesepakatan BrahMos antara India dan Vietnam sejalan dengan pola tersebut karena memperkuat kemampuan penangkalan dan pertahanan pesisir Vietnam tanpa menjadikan negara itu bagian dari aliansi anti-Cina," kata Kei Koga.

Sikap hati-hati juga ditunjukkan oleh Indonesia. Jakarta secara resmi tidak memposisikan diri dalam sengketa wilayah dengan Beijing, meski klaim sepihak wilayah Cina bergesekan dengan zona perairan di sekitar Kepulauan Natuna.

Keterlibatan Jepang dan Australia

Jepang yang awalnya membatasi peran militer karena aturan konstitusi kini mulai mengubah arah kebijakannya. Perjanjian Akses Timbal Balik dengan Filipina menjadi pakta pertahanan pertama Tokyo dengan negara di kawasan Asia Tenggara.

"Perjanjian Akses Timbal Balik Jepang-Filipina merupakan contoh penting karena membuat kerja sama pertahanan menjadi lebih operasional, bukan sekadar simbolis," ujar Kei Koga.

Langkah serupa tercermin dalam Traktat Jakarta antara Australia dan Indonesia. Walau bukan pakta pertahanan bersama yang mewajibkan perang, traktat ini menyediakan landasan kerja sama mendalam jika stabilitas keamanan kawasan memburuk.

Sifat dari kemitraan pertahanan baru di Asia Tenggara ini dinilai masih longgar dan fleksibel guna menghindari konfrontasi langsung dengan Cina selaku mitra dagang utama. Kerja sama ini menitikberatkan penguatan mandiri tanpa ketergantungan penuh pada negara lain.

Menurut Marston, perkembangan ini memperlihatkan munculnya pendekatan keamanan yang lebih terdesentralisasi dan multilateral di kawasan. Lanskap Laut Cina Selatan kini kian dipengaruhi oleh pergerakan strategis negara-negara kekuatan menengah di luar dominasi dua kekuatan besar dunia.