Papua Pegunungan Latih Ratusan ASN Kelola Keuangan Lewat SIPD-RI

Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Pegunungan menggelar Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam penatausahaan keuangan daerah berbasis digital melalui aplikasi SIPD-RI di Jayapura pada Rabu, 20 Mei 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 22 Mei 2026 ini diikuti oleh 225 peserta yang terdiri atas 131 utusan perangkat daerah tingkat provinsi dan 94 perwakilan dari delapan kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.

Asisten III Setda Papua Pegunungan Lukas Kossay membuka acara tersebut secara resmi untuk mewakili Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah provinsi menegaskan tata kelola anggaran kini wajib beralih sepenuhnya ke sistem digital terintegrasi dan meninggalkan metode manual demi ketepatan waktu pelaporan sesuai kalender anggaran.

"Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin waktu," ujar Lukas Kossay saat membacakan sambutan gubernur.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyatakan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bukanlah target akhir, melainkan kepatuhan regulasi dan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.

"Kita tidak boleh keluar dari aturan yang menjadi payung hukum pengelolaan keuangan daerah," tegas Lukas Kossay.

Lukas Kossay juga menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah, sekretaris, hingga operator untuk aktif memeriksa validitas input data guna menghindari kesalahan fatal dan keterlambatan laporan.

Sementara itu, pihak penyelenggara menekankan pentingnya ruang pembelajaran ini sebagai instrumen krusial untuk meningkatkan profesionalisme ASN dalam mengoperasikan sistem administrasi yang berlaku.

"Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab," ujar Debi, Ketua Panitia sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Papua Pegunungan.

Panitia berharap seluruh aparatur memanfaatkan sesi edukasi dan forum diskusi bersama perwakilan Kemendagri ini agar mampu mencegah terjadinya kesalahan teknis saat implementasi di daerah masing-masing.

"Pastikan setiap materi yang diterima dapat diimplementasikan di perangkat daerah masing-masing," kata Debi.

Program penguatan kompetensi ini diharapkan mampu mendongkrak mutu pelayanan publik sekaligus menyukseskan visi pembangunan daerah.

"Mari membangun Papua Pegunungan dengan kasih, Honai kita bersama," ujar Debi menutup laporan panitia.