Perhapi Sebut Penggunaan Biodiesel B50 Lebih Boros Tujuh Persen

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkapkan bahwa konsumsi bahan bakar biodiesel B50 untuk alat pertambangan cenderung lebih boros sekitar 7 persen hingga 10 persen dibandingkan dengan penggunaan B40, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional industri.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy, pada Kamis (25/6/2026), seperti dilansir dari Bloombergtechnoz. Menurutnya, lonjakan konsumsi ini didasarkan pada hasil analisis uji coba yang telah dilakukan oleh berbagai pihak.

"Berdasarkan hasil analisis dari uji coba yang telah dilakukan beberapa pihak, penggunaan B50 ini ditengarai membuat penggunaan bahan bakar lebih boros sekitar 7%—10% dibandingkan dengan penggunaan B40. Ini berarti ada tambahan biaya kembali," ungkap Sudirman.

Asosiasi menilai lonjakan biaya operational tersebut akan memperberat kondisi finansial perusahaan tambang. Apalagi, porsi pengeluaran untuk bahan bakar merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam aktivitas pengerukan komoditas tambang.

"Porsinya diperkirakan mencapai 30% hingga 35% dari total biaya keseluruhan operasional perusahaan tambang," tambahnya.

Masalah lain yang disoroti oleh perwakilan praktisi tambang ini adalah kendala logistik distribusi. Jarak yang jauh antara fasilitas produksi biodiesel dengan area operasional tambang yang mayoritas berada di wilayah pedalaman memicu pembengkakan biaya transportasi.

"Karena sebagian besar lokasi tambang berada di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi lebih mahal dari fasilitas produksi biodiesel," jelasnya.

Sektor konsumen pengguna solar campuran minyak sawit mentah (CPO) ini sendiri terbagi atas kategori public service obligation (PSO) dan non-PSO. Sektor industri komersial seperti pertambangan masuk dalam kategori non-PSO yang wajib menggunakan biodiesel nonsubsidi tanpa mendapatkan insentif harga dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berkomitmen untuk meluncurkan program B50 secara serentak pada 1 Juli 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi hasil pengujian pada berbagai moda transportasi dan alat berat menunjukkan indikator yang positif.

"Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM oleh dipimpin oleh Ibu Dirjen EBTKE Ibu Prof Eniya [Listiani Dewi] dan hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini, kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," jelas Bahlil pada Kamis (18/6/2026).

Bahlil memaparkan pengujian B50 mencakup enam sektor vital lapangan, termasuk mesin transportasi logistik jarak jauh, perkeretaapian, perkapalan, hingga alat pendukung produksi perkebunan dan pertambangan.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan; baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Tambang ya, ekskavator semuanya alat pertanian semuanya sudah dilakukan," tambahnya.

Penerapan mandatori baru ini diyakini oleh Menteri ESDM dapat menekan angka impor solar fosil berjenis CN 48 secara signifikan. Langkah ini diproyeksikan mampu memperkuat ketahanan energi dalam negeri sekaligus menghemat cadangan devisa negara.

"Jadi insyaallah kami sangat optimistis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti pada 1 Juli 2026. Maka itu, kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48 [CN 48] ya," kata Bahlil.

Guna mendukung kebijakan transisi ini, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengumumkan adanya revisi alokasi biodiesel tahun ini menjadi 17,6 juta kiloliter (kl) dari target awal sebesar 15,64 juta kl.

"Untuk sektor biodiesel ini nanti per Juli, per 1 Juli akan bertambah menjadi 50%. Di sini kita memprediksi total awal untuk serapan dari B40 sampai dengan Desember, tadinya kita terbitkan 15,646.372 kl, dan ini proyeksi untuk total alokasi sampai dengan Desember nanti sedikit naik, jadi menjadi 17.602.168 kl," paparnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi XII, Kamis (4/6/2026).

Hingga April 2026, realisasi penyerapan biodiesel nasional dilaporkan telah menyentuh angka 4.617.467 kl atau setara 29,51 persen dari pagu awal. Penyaluran tersebut terbagi untuk sektor PSO sebanyak 2.383.678 kl dan sektor non-PSO sebesar 2.333.789 kl.

"Alokasi PSO dan non-PSO akan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, disalurkan insentif untuk yang sektor PSO saja," tambahnya.