Luhut Minta BlackRock Tidak Pesimistis Terhadap Ekonomi Indonesia

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menerima kunjungan perwakilan perusahaan investasi global asal Amerika Serikat, BlackRock, untuk membahas perkembangan ekonomi Indonesia di kantornya pada pekan lalu.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Luhut untuk meyakinkan pihak BlackRock agar tidak bersikap pesimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Transformasi digital pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) atau GovTech dinilai menjadi solusi atas berbagai persoalan di Tanah Air, seperti dilansir dari Detik Finance pada Kamis (25/6/2026).

"Minggu lalu ada representatif dari BlackRock datang ke kantor saya. Saya makan siang di kantor sama dia. Saya jelaskan sama dia dengan saya bilang, Anda jangan terlalu pesimis lihat Indonesia, dengan government technology (GovTech) ini kami banyak bisa selesaikan masalah," kata Luhut dalam Seminar Supremasi Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Kantor DEN, Jakarta Pusat.

Pihak investasi asing tersebut sempat mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam merealisasikan program digitalisasi tersebut. Menanggapi hal itu, Luhut memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan penuh terhadap jalannya program.

"Dia bilang 'apakah Anda serius?' Saya bilang serius, presidennya juga sudah setuju. Presiden nanti bulan depan tanggal 6, 7, 8, 9 Juli antara itu akan meninjau piloting di beberapa tempat, sehingga nanti kita akan roll out pada bulan Oktober-November tahun ini," tuturnya.

Proyek percontohan yang akan ditinjau oleh Presiden mencakup sistem perlindungan sosial digital berbasis AI yang ditargetkan meluncur secara nasional pada akhir tahun 2026. Luhut menambahkan bahwa kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini tetap kokoh dan menjadi momentum terbaik bagi investor global untuk menanamkan modal.

"Saya bilang ke BlackRock, ini adalah peluang emas untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia tidak akan pernah runtuh. Indonesia adalah negara besar, kita punya banyak orang pintar dan banyak orang baik. Mungkin ada beberapa persoalan di sana-sini, tetapi semuanya bisa kita selesaikan," sebut Luhut.

Penerapan GovTech berbasis teknologi AI ini diproyeksikan mampu memangkas birokrasi, mempercepat deregulasi, serta meminimalkan kontak langsung dalam pelayanan publik. Integrasi data secara transparan melalui sistem pintar diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia.

"Ternyata berbasis AI saya kira hampir tidak ada yang bisa lari dari sini, karena AI ini akan membaca, mengharmonisasi semua, dan saya kira pada satu ketika hukum pun akan bisa nanti AI membaca, sehingga kita lebih bagus," tutup Luhut.