Kebijakan Trump di Timur Tengah Bingungkan Produsen Minyak AS

Para pelaku usaha minyak serpih Amerika Serikat mengkritik komunikasi Gedung Putih terkait ketegangan di Iran karena dinilai mengganggu proyeksi pasar energi, seperti dilansir dari Bloombergtechnoz pada Rabu (24/6/2026).

Kekhawatiran mengenai inkonsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump di Timur Tengah tersebut terungkap dalam hasil survei triwulanan yang dirilis oleh Federal Reserve Bank of Dallas.

"Astaga. Apa yang mungkin memengaruhi bisnis kita selain kesenjangan pasokan sebesar Covid yang disebabkan oleh perang yang dikuasai oleh pemerintahan yang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya?" ujar salah satu responden anonim.

Pernyataan tersebut menyoroti dampak langsung dari ketidakpastian informasi terhadap operasional jangka menengah industri energi domestik.

"Mereka menurunkan harga hampir setiap Minggu malam. Jika mereka tahu pembukaan kembali Hormuz tidak mungkin terjadi, itu akan membuat masalah pasokan jangka menengah 10 kali lebih buruk." kata responden yang sama.

Pelaku industri lain juga menyoroti bagaimana pola komunikasi melalui platform digital menyulitkan penyusunan rencana bisnis strategis.

"pasar dapat menilai risiko, tetapi mereka tidak dapat menilai sebuah tweet," kata responden lain.

Ketidakpastian ini dinilai menjadi salah satu variabel yang paling sulit diprediksi dalam kalkulasi perusahaan.

"hentakan dari diplomasi melalui media sosial telah menjadi masukan yang paling tidak dapat diprediksi dalam perencanaan kita." tambah responden tersebut.

Menanggapi gelombang kritik dari sektor minyak, juru bicara pemerintah menegaskan komitmen mereka terhadap pemangkasan regulasi yang menghambat energi domestik.

"Sejat hari pertama, Presiden Trump telah mencabut peraturan Biden yang memberatkan untuk melepaskan potensi energi Amerika," kata Taylor Rogers, juru bicara Gedung Putih.

Pihak istana memastikan bahwa fluktuasi yang terjadi saat ini merupakan dinamika sementara sebelum situasi kawasan kembali kondusif.

"Seperti yang telah dikatakan Presiden Trump, gangguan jangka pendek dan sementara terhadap pasar energi ini akan berakhir setelah situasi Iran terselesaikan dan lalu lintas di Selat kembali normal." kata Taylor Rogers, juru bicara Gedung Putih.

Survei dari Bank Dallas ini melibatkan 127 entitas yang mencakup 82 perusahaan eksplorasi serta 45 perusahaan jasa ladang minyak di kawasan Texas, Louisiana utara, dan New Mexico selatan.

"Prospek bahwa Iran akan mematuhi dan mengikuti perjanjian apa pun, tertulis atau lisan, paling banter hanyalah angan-angan," kata salah satu responden survei.

Tensi pasar sedikit mereda seiring penurunan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) di bawah US$70 per barel akibat bertambahnya kapal tanker yang melewati Selat Hormuz.

"Gedung Putih tampaknya lebih menyukai keributan dan kekacauan daripada memberikan informasi yang bermakna dan jujur yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang serius." kata salah satu responden sebelum terjadinya koreksi harga.

Secara kolektif, para partisipan memproyeksikan harga WTI bergerak di rata-rata US$81 per barel pada penghujung tahun, kendati volatilitas tetap membayangi.

"Dalam kondisi saat ini dengan perang Iran, sulit untuk memprediksi harga minyak mentah dengan pasti," kata salah satu eksekutif yang disurvei.

Meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata, tekanan terhadap harga komoditas ini diperkirakan masih akan bertahan.

"Perkiraan saya adalah kita akan melihat harga yang lebih tinggi untuk minyak mentah dan gas alam selama beberapa bulan bahkan dengan perjanjian gencatan senjata." kata eksekutif tersebut.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih dinamis, penentuan harga komoditas ini tetap menjadi tantangan besar bagi pelaku industri.

"perkiraan siapa pun." kata responden lain.