Koalisi Pemerintah Cecar PDIP Akibat Kalah Pilpres dan Tudingan Demo

Partai koalisi pemerintah mencecar posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) akibat kekalahan dalam Pilpres 2024 serta munculnya tudingan sebagai dalang demonstrasi di sejumlah daerah, seperti dilansir dari Detikcom pada Kamis (25/6/2026).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menjelaskan bahwa serangan politik dari partai-partai koalisi mencuat karena posisi PDIP saat ini tidak resmi bergabung dengan pemerintahan baru.

"Pertama, karena PDIP kalah pilpres dan tak resmi gabung pemerintah. Makanya dikeroyok partai koalisi pemerintah. Buktinya waktu PDIP menang Pilpres 2014 dan 2019, tak ada yang berani nyerang. Begitulah kalau kalah pilpres, macam yatim piatu tak ada yang mau berkawan dan bahkan suka dikucilkan," kata Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).

Adi Prayitno menambahkan bahwa situasi tersebut diperparah oleh berkembangnya isu di masyarakat yang mengaitkan partai berlambang banteng moncong putih tersebut dengan aksi unjuk rasa belakangan ini.

"Kedua, sepertinya karena PDIP dituding dalang demo. Terlepas benar atau tidak, terlanjur sudah jadi konsumsi umum soal tuduhan itu. Karenanya, partai koalisi pemerintah minta PDIP tegas, mau jadi kawan atau lawan," jelas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).

Menurut penjelasan Adi Prayitno, desakan agar PDIP menentukan sikap memicu aksi saling tuding, di mana pihak PDIP menyerang balik partai koalisi dengan tuduhan mencari muka demi mengincar posisi wakil presiden pada Pemilu 2029.

"Kalau mau jadi kawan harus setia dalam suka dan duka, jangan giliran pemerintah negatif PDIP ikutan menggebuk. PDIP membantah dan balik menuding partai koalisi pemerintah cari muka untuk incar posisi wapres 2029," imbuh Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).

Kendati terjadi perdebatan dan bantahan dari kedua belah pihak, Adi Prayitno menilai partai koalisi pemerintah pemenang pemilu yang memiliki kekuatan mayoritas seharusnya langsung menetapkan status PDIP tanpa harus menunggu dinamika politik lebih lanjut.

"Terlapas dari bantah-bantahan itu, mestinya partai koalisi pemerintah harus jadikan PDIP sebagai oposisi. Tak usah nunggu PDIP hitam putih sikapnya. Sebagai kekuatan mayoritas, partai koalisi harus vonis posisi PDIP sebagai oposisi.

Titik. Selesai urusan, kalau memang manuver PDIP membahayakan, aneh-aneh, tinggal dilawan. Toh PDIP cuma sendirian," tutur Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI).