Luhut Tanggapi Penambahan Angka Kemiskinan Terkait Kenaikan Harga

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penjelasan mengenai fenomena bertambahnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi nasional di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6/2026).

Kondisi yang sebelumnya disoroti Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai terjadi akibat beberapa faktor seperti kenaikan harga barang yang dialami masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pihak DEN menyatakan telah melakukan penghitungan mengenai fenomena anomali ekonomi tersebut meskipun perincian datanya tidak dipaparkan secara mendetail.

"Ya itu terjadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Kita ada datanya, saya nggak ingat. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pemerintah kini dituntut untuk memastikan seluruh program kerja berjalan dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi demi menjaga tren pertumbuhan ekonomi agar tetap bergerak positif.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pemerintah juga diingatkan mengenai sisa waktu pemanfaatan bonus demografi Indonesia yang diperkirakan akan selesai dalam waktu sekitar 10 tahun mendatang.

"Kemudian kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," kata Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan atau government technology yang dikembangkan oleh anak bangsa diyakini mampu menekan angka korupsi dan meningkatkan efisiensi kerja demi target Indonesia Emas 2045.

"Tapi kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," sebut Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pernyataan tanggapan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun selama 7 tahun terakhir yang dinilai tidak dirasakan langsung karena jumlah penduduk miskin justru meningkat.

Kepala Negara mempertanyakan kejanggalan data tersebut karena secara logika pertumbuhan ekonomi kumulatif seharusnya membuat kondisi negara menjadi lebih makmur.

"Logikanya selama tujuh tahun Indonesia tambah kaya 35%. Tapi kenyataannya, data ini muncul dua bulan setelah jadi presiden. Kenyataan setelah tujuh tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah?" ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.