KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenag Terkait Korupsi Kuota Haji

Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2026). Hilman diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Dilansir dari Detikcom, penyidik KPK mencecar Hilman mengenai kebijakan pembagian kuota haji. Kasus yang menghitung kerugian negara sebesar Rp 622 miliar berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini telah menetapkan empat orang tersangka resmi.

Seusai pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Hilman memberikan keterangan mengenai substansi pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik komisi antirasuah.

"Ya sama apa dari sebelumnya ya. Diminta keterangan saja. Nggak ada (hal yang dikonfirmasi).

Ya informasi biasa aja, kebijakan, ya informasi biasa aja, kebijakan. Tentang kuota aja," ungkap Hilman Latief, Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Eks Dirjen PHU ini juga membantah adanya pertanyaan dari penyidik mengenai dugaan aliran dana ataupun komunikasi khusus dengan pihak biro perjalanan.

"Nggak (konfirmasi soal penerimaan uang). Wah, saya nggak tahu itu, saya nggak tahu (keuntungan tidak sah yang diterima Maktour)," ujar Hilman Latief, Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag.

Pemeriksaan kali ini menjadi momen ketiga bagi Hilman setelah sebelumnya sempat diperiksa selama 11 jam pada September 2025 serta pemeriksaan lanjutan pada Mei 2026. Selain Hilman, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan kedua bagi mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri RI, Subhan Cholid.

KPK sejauh ini telah menahan empat tersangka, termasuk Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis, yang diduga menerima uang dari Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham serta Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba. Ismail diduga mengalirkan dana sebesar USD 30 ribu kepada Ishfah dan USD 5.000 kepada Hilman.