Pemerintah Perkuat Sektor Kesehatan Guna Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Kesehatan memfokuskan penguatan sektor kesehatan sebagai langkah strategis guna merealisasikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum kerja sama penanganan pandemi dan ketahanan kesehatan kawasan ASEAN di Jakarta Pusat pada Rabu (24/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa program peningkatan mutu layanan kesehatan bentukan Presiden Prabowo Subianto di ribuan titik di seluruh Indonesia akan mendorong stimulasi ekonomi yang signifikan. Peningkatan fasilitas kesehatan yang masif dinilai sebagai persoalan kunci yang efeknya dapat langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Program-program Presiden Prabowo tentang pembangunan masalah kesehatan, upgrading kesehatan yang berapa ribu kesehatan seluruh Indonesia, itu akan membawa juga pada pertumbuhan ekonomi," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Luhut menegaskan dukungannya terhadap rencana Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah tersedia. Menurutnya, sektor ini merupakan aspek krusial yang memerlukan penanganan konkret.

"Dan saya setuju dengan Pak Menteri Budi, memang konkret karena itu langsung dirasakanoleh seluruh masyarakat Indonesia dan tinggal meng-upgrade yang sudah ada. Nah, ini saya kira yang paling penting karena masalah kesehatan itu masalah kunci," beber Luhut.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa percepatan pertumbuhan target ekonomi harus segera dilakukan demi mengoptimalkan jendela bonus demografi yang waktunya terbatas. Kegagalan memanfaatkan momentum ini dapat membuat pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita terjebak di level menengah.

"Kalau nggak, kita kehilangan window of opportunity pada saat puncak bonus demografi kita, dan sekali sudah kehilangan momentum, kita akan middle income forever," ujarnya.

Budi menguraikan bahwa kontribusi finansial dari sektor kesehatan saat ini belum sepenuhnya mengalir ke dalam pertumbuhan domestik bruto Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka ketergantungan terhadap produk-produk kesehatan impor.

"Memang semua belanja ini belum tertranslasikan jadi pertumbuhan ekonomi di sektor kesehatan,karena sebagian besar masih import. Jadi, yang enjoy GDP growth dan job growth-nya itu di negara lain," sebut Budi.

Guna mengatasi persoalan ketergantungan impor tersebut, Kementerian Kesehatan mendorong percepatan hilirisasi rantai produksi di industri farmasi dalam negeri. Upaya membangun kemandirian ini ditujukan agar belanja sektor kesehatan yang terus bertumbuh dapat diserap sepenuhnya menjadi produk domestik bruto nasional.

"Jadi, kalau semua rantai produksi atau hilirisasi ini bisa dibikin di Indonesia, belanja yang 12-13% tubuh itu bisa ditranslasikan jadi GDP di sektor kesehatan," tutup Budi.