Pemerintah Sasar Pengguna LPG 3 Kg untuk Program Konversi Kompor Listrik

Pemerintah Indonesia mencanangkan program konversi kompor listrik pada tahun 2027 yang akan menyasar masyarakat pengguna gas LPG 3 kilogram bersubsidi untuk mengurangi ketergantungan impor nasional terhadap gas minyak cair. Langkah strategis ini dilakukan demi menekan beban anggaran negara akibat impor energi yang tinggi, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz pada Rabu (24/6/2026).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa evaluasi mendalam sedang dilakukan terkait jumlah unit dan jenis perangkat yang akan didistribusikan. Pengalokasian anggaran untuk proyek ini sebelumnya telah dipaparkan dalam forum pembicaraan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Penggunaan gas LPG kan ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Ya justru sasaran kita adalah bagi masyarakat yang menggunakan LPG," ungkap Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Kementerian ESDM saat ini masih menyusun formula teknis mengenai wilayah yang akan diprioritaskan dalam distribusi tahap awal ini. Pemilihan lokasi akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur kelistrikan di masing-masing daerah.

"Jadi bujet kan sudah disampaikan waktu di DPR kemarin ya, tetapi berapa unitnya ini kita dalami lagi. Ya karena itu kan juga kompor listrik, yang pertama ini kan kompornya," terang Yuliot Tanjung.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kesiapan dana khusus senilai Rp815,56 miliar demi mendukung kelancaran program transisi energi bersih tersebut. Teknologi baru akan diterapkan pada perangkat memasak ini demi menjamin efisiensi energi yang optimal bagi rumah tangga penerima manfaat.

"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM setelah Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Kajian perbandingan saat ini terus berjalan untuk mengukur efektivitas dan dampak langsung dari penggunaan teknologi baru ini. Pemerintah ingin memastikan masa transisi berjalan mulus dan memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat.

"Nah, kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru," tambah Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa program ini masih berada dalam fase perancangan konsep yang intensif. Pihaknya sedang menyelaraskan rencana ini dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Belum sejauh itu, kompor listrik itu baru mau dikonsepkan dahulu. Kita masih berhitung, makanya tadi anggaran memang sudah ada indikatornya. Namun, kita baru mau diskusi dengan Bappenas, karena sekarang paralel sedang melakukan kajian untuk konversi kompor listrik," tukas Eniya Listiani Dewi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.

Eniya menambahkan bahwa salah satu kriteria utama wilayah yang akan dipilih adalah daerah yang memiliki pasokan listrik berlebih dan stabil. Kementerian ESDM terus berkoordinasi secara intensif dengan PT PLN (Persero) untuk memetakan wilayah potensial tersebut.

"Belum tahu [terkait dengan penyaluran]. Ini nanti kan kalau pengguna kompor listrik, pasti tempat yang listriknya stabil. Itu kan salah satu kriteria yang mudah kita prediksi ya, lalu tempat yang mungkin surplus listrik dalam satu sistem. Kita sedang bahas dengan PLN juga," jelas Eniya Listiani Dewi.