Organda Keluhkan Masalah QR Code dan Antrean BBM Subsidi

Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) menyampaikan keluhan terkait persoalan yang terjadi pada pendistribusian BBM subsidi. Hambatan operasional kendaraan angkutan umum dipicu oleh kendala penggunaan QR code hingga antrean panjang yang mengular di SPBU.

Dilansir dari Detik Oto, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menjelaskan bahwa BBM subsidi masih menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Area yang terdampak utamanya meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Persoalan saat ini berpusat pada banyaknya QR code yang tertunda dan selalu ditolak ketika diajukan kembali.

"Hal ini terjadi saat bulan Februari lalu Pertamina me-restart barcode sepihak dengan alasan kendaraan terindikasi melakukan praktik langsir BBM bersubsidi di daerah-daerah," kata pria yang akrab disapa Sani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Selain kendala administrasi sistem QR code, hambatan besar lainnya berbentuk antrean panjang yang merugikan operasional armada bus AKAP. Sani memaparkan bahwa pemandangan antrean panjang kendaraan terjadi setiap hari di sepanjang jalur lintas timur, barat, tengah, serta wilayah perkotaan di Sumatera.

"Antrean di SPBU ini terjadi karena supply BBM dari Pertamina ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan di SPBU di daerah. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani.

Persoalan teknis dan distribusi ini dinilai sangat mengganggu manajemen perjalanan angkutan umum. Kondisi ini juga dinilai menyimpan potensi bahaya yang mengancam keselamatan perjalanan angkutan umum di jalan raya.

"Karena kendaraan habis waktu untuk mengantre, sehingga waktu untuk awak kendaraan istirahat, juga waktu untuk perawatan kendaraan tersebut jadi sempit bahkan hilang," ujar Sani.

Padahal, Sani mengingatkan bahwa periode bulan Juni hingga Juli ini merupakan fase puncak pergerakan masyarakat yang memanfaatkan moda transportasi bus untuk momen libur sekolah. Namun, para pengusaha angkutan umum kini dihadapkan pada ancaman kelangkaan pasokan BBM serta terpangkasnya waktu istirahat para sopir akibat antrean panjang.

"Ini situasi yang sangat berisiko akan keselamatan terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah sudah harus mengubah pola yang salah selama ini agar situasi ini tidak berlarut-larut ke depannya," sebut Sani.