Pemprov Banten Minta Pemkab Pandeglang Perbaiki Jalan Rusak di Cimanggu

Pemerintah Provinsi Banten meminta Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera menangani kerusakan jalan di Desa Cimanggu yang memicu aksi protes warga. Permintaan ini menyusul adanya aksi pembuatan petisi menggunakan darah oleh masyarakat setempat, seperti dilansir dari Detikcom pada Rabu (24/6/2026).

Otoritas provinsi menegaskan bahwa status jalur tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten. Respons ini disampaikan langsung oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten terkait tuntutan mendesak dari warga.

"Jalannya merupakan wewenang kabupaten. Baiknya dari Pemkab dulu, selaku penanggung jawab atau pemilik kewenangan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Arlan Marzan, Rabu (24/6/2026).

Arlan Marzan menambahkan bahwa pemerintah daerah setempat dapat berkoordinasi dengan pihak provinsi apabila menghadapi kendala anggaran. Mekanisme permohonan tersebut harus dilakukan secara resmi melalui pengiriman surat permohonan bantuan.

"Bersurat ke provinsi jika memang tidak mampu membangun," ujarnya.

Menurut penjelasan lebih lanjut, infrastruktur di kawasan tersebut saat ini belum terdaftar dalam rencana program bantuan pembangunan desa. Pihak provinsi baru akan melakukan peninjauan dan verifikasi jika sudah ada pengajuan resmi dari pihak kabupaten.

"Jadi, nanti dalam penyesuaian anggaran, Pemprov akan meminta Pemkab menentukan mana yang menjadi skala prioritas untuk dibangun," katanya.

Sebelumnya pada Senin (22/6), puluhan warga dari lima kampung di Desa Cijaralang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, mengekspresikan kekecewaan mereka lewat aksi simbolis. Mereka membubuhkan cap darah di atas kertas petisi sebagai bentuk protes atas kondisi infrastruktur yang terabaikan selama bertahun-tahun.

"Puluhan tahun belum ada perbaikan, kondisinya sudah parah," kata perwakilan warga bernama Sujana, Senin (22/6).

Sujana menjelaskan bahwa aksi tersebut diikuti oleh puluhan perwakilan warga sebagai tanda situasi darurat. Kondisi akses jalan yang rusak berat dinilai telah mengancam keselamatan aktivitas harian masyarakat serta anak-anak sekolah.

"Satu-satunya harapan kami ke gubernur. Kalau ke Pandeglang, kami sudah tidak berharap, kalau mau diperbaiki sudah dari dulu," ucap Sujana.