Korea Utara Lengkapi Angkatan Laut dengan Senjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan langkah strategis untuk melengkapi jajaran Angkatan Laut negaranya dengan senjata nuklir taktis pada Selasa (23/6/2026). Angkatan laut negara bersenjata nuklir tersebut juga merencanakan pembangunan armada kapal perang baru yang berbobot hingga 10.000 ton.

Seperti dilansir dari Detikcom melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Rabu (24/6/2026), pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kim Jong Un dalam upacara peresmian Choe Hyon. Kapal tersebut merupakan salah satu dari dua kapal perang kelas 5.000 ton milik Korea Utara yang diluncurkan tahun lalu di kota pelabuhan Nampo.

"Program melengkapi Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan," kata Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Kim Jong Un menjelaskan bahwa modernisasi persenjataan armada laut ini memiliki nilai krusial bagi pertahanan nasional. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kesiapan operasional kekuatan militer Pyongyang dalam menghadapi berbagai situasi.

"Ini adalah langkah strategis yang sangat penting karena akan memungkinkan untuk menjaga kekuatan nuklir negara kita siap untuk operasi yang beragam dan efisien," kata Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Pemerintah Korea Utara sebelumnya menyatakan bahwa Choe Hyon telah dipersenjatai dengan sistem tempur paling kuat. Kim Jong Un tercatat telah melakukan serangkaian inspeksi kapal sejenis sepanjang tahun ini, termasuk memantau uji coba rudal jelajah dari Choe Hyon pada April lalu.

"Setelah Choe Hyon, kami akan segera mengoperasikan kapal perusak Kang Kon. Setelah itu, kami akan meluncurkan kapal perang strategis 10.000 ton satu demi satu," kata Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Kim Jong Un menekankan bahwa target pembuatan kapal perang ini harus dipenuhi secara berkala. Proyeksi militer negara tersebut menuntut penambahan armada permukaan dengan spesifikasi teknologi yang lebih tinggi.

"Membangun dua kapal permukaan setiap tahun, yang kelasnya lebih tinggi dari Choe Hyon, termasuk kapal penjelajah 10.000 ton," kata Kim Jong Un, Pemimpin Korea Utara.

Rencana penguatan militer ini sejalan dengan komitment yang dinyatakan Kim Jong Un pada pertemuan pleno partai selama tiga hari yang berakhir Senin (22/6/2026). Ia menegaskan peningkatan pertahanan dilakukan karena aktivitas modernisasi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dinilai mendorong kawasan ke ambang perang nuklir.

Pyongyang secara konsisten menetapkan status negara nuklirnya sebagai hal yang tidak dapat diubah pasca-kegagalan pertemuan puncak dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi pada 2019. Hingga saat ini, Korea Utara masih berada di bawah sanksi internasional, sementara hubungan dengan Korea Selatan secara teknis masih dalam status perang karena konflik tahun 1950-1953 hanya diakhiri dengan gencatan senjata.