Luhut Minta Badan Gizi Nasional Jaga Akuntabilitas Makan Bergizi Gratis

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis bersama dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Trenggono, di Jakarta pada Selasa (23/6/2026).

Langkah ini diambil guna memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berjalan secara akuntabel, efisien, dan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Dalam pertemuan tersebut, penegasan mengenai pentingnya akurasi data dalam pelaksanaan program prioritas ini disampaikan langsung kepada jajaran pimpinan BGN.

"Sore ini saya bertemu dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka evaluasi dan perbaikan tata kelola program flagship Presiden Prabowo," kata Luhut.

Pihak DEN menekankan bahwa tata kelola dan pengawasan program berskala besar ini harus berorientasi pada data yang dapat dipertanggungjawabkan demi memenuhi keinginan Presiden Prabowo.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasanya berjalan lebih akuntabel," jelas Luhut.

Selain memberikan arahan, DEN juga memaparkan hasil survei lapangan terkait Program Makan Bergizi Gratis yang sebelumnya telah dilaporkan kepada kepala negara.

"Dari hasil kajian di 800 titik SPPG oleh Dewan Ekonomi Nasional, potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja," paparnya.

Kendati memiliki potensi masif, hasil kajian menunjukkan bahwa penyerapan manfaat ekonomi di sektor hilir seperti petani, peternak, dan UMKM lokal masih menghadapi kendala konektivitas rantai pasok.

"Multiplier-effect nya mulai terlihat nyata di daerah. Namun, kami juga harus mengakui fakta bahwa manfaat ekonomi yang besar ini belum sepenuhnya mengalir ke bawah. Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," sambung Luhut.

Masalah utama program ini diidentifikasi bukan pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan distribusi komoditas dan kapasitas para pemasok berskala kecil.

"Saya kira persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh SPPG sendiri. Dibutuhkan kerja terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, dan pelaku usaha agar manfaat program ini bisa semakin luas dirasakan masyarakat," terang Luhut.

Guna mengatasi hambatan tersebut, penyerahan hasil kajian ini menjadi basis kolaborasi strategis antara DEN dan BGN dalam memperkuat ekosistem rantai pasok nasional ke depan.

"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini, merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tutur Luhut.