Komdigi Prioritaskan Pemerataan Internet untuk 19 Persen Penduduk
Pemerataan konektivitas internet kini dijadikan salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekosistem digital nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah ini diambil karena masih terdapat sekitar 19 persen penduduk di Indonesia yang belum terhubung dengan jaringan internet, seperti dilansir dari Detik iNET.
Data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 81 persen atau sekitar 230 juta masyarakat telah mengakses internet. Kendati demikian, tantangan besar masih dihadapi pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh di berbagai wilayah.
"Saat ini 230 juta masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet. Artinya lebih dari 81% dari total populasi. Namun kita masih memiliki pekerjaan rumah karena sekitar 19 persen penduduk belum terhubung internet," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital saat membuka Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta pada Selasa (23/6/2026).
Terdapat sekitar 3.000 desa yang dicatat oleh pemerintah belum memiliki ketersediaan akses internet optimal. Persoalan keterbatasan akses digital di wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus kerja bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.
"Kita masih memiliki sekitar 3.000 desa yang belum terhubung secara otomatis. Kalau dilakukan bersama-sama, apalagi dengan pengembangan 5G yang sedang kita dorong melalui berbagai terobosan, mudah-mudahan kebutuhan ini bisa kita penuhi," tutur Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah mengevaluasi industri telekomunikasi nasional yang sedang menghadapi tingginya belanja modal dan penurunan rata-rata pendapatan per pelanggan. Kesehatan industri ini dijaga agar investasi perluasan jaringan ke daerah terpencil, petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda tetap berjalan demi menopang ekonomi digital nasional yang kini mencapai USD 99 miliar.
"Setiap keterhubungan harus berdampak pada pertumbuhan dan keterjagaan. Karena itu, tugas kita bukan hanya meningkatkan angka konektivitas, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.