UI Paparkan Hasil Asesmen Ketahanan Pangan Kementerian Imipas

Lembaga Demografi FEB UI memaparkan hasil rapid need assessment terkait penguatan kapasitas teknis program ketahanan pangan nasional Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Selasa (23/6/2026). Dilansir dari Detikcom, peneliti Dr Alfindra Primaldhi mengungkapkan hasil asesmen dari 16 provinsi dalam forum diskusi terpadu kementerian. Riset tersebut menyoroti tiga masalah utama, yakni belum mapannya regulasi formal kelembagaan, adanya kesenjangan kapasitas teknis agribisnis pada staf keamanan, serta risiko kecemburuan sosial dari pelaku UMKM lokal sekitar unit pelaksana teknis.

"Dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi program ketahanan pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan langkah strategis yang sangat relevan dengan visi pembangunan nasional. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan di jajaran imigrasi dan kesenjangan kapasitas teknis di jajaran pemasyarakatan, potensi yang ada sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut," kata Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.

Alfindra menambahkan bahwa keberlanjutan program ini memerlukan jaminan anggaran reguler serta modernisasi peralatan kerja di lapangan. "Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kepastian regulasi, keberlanjutan anggaran, modernisasi peralatan, serta kemampuan institusi dalam membangun kemitraan yang transparan dengan masyarakat dan UMKM lokal," kata Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.

Penelitian ini mencatat jajaran imigrasi telah beradaptasi lewat kemitraan strategis, seperti pengelolaan 85 hektar lahan swasta oleh Kanim Surabaya. "Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya manusia, dan modernisasi teknis mampu memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus mewujudkan visi besar Asta Cita," kata Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.

Program akselerasi tersebut dinilai memperlihatkan pergeseran fungsi institusi menjadi aktor aktif pembangunan yang berbasis data. "Kepemimpinan yang kuat dan disertai tata kelola yang berbasis pada data telah membuktikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai institusi hukum dan keamanan mampu menjadi mesin penggerak kedaulatan pangan nasional sekaligus wadah kemanusiaan bagi rehabilitasi warga binaan," kata Alfindra Primaldhi, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI.